Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

EVALUASI PENYELESAIAN PHPU: KOMPLEKSITAS TEKNIS DAN KINERJA SDM BADAN AD HOC MENJADI ISU UTAMA

Purwokerto– Rapat Koordinasi Antar-Instansi dengan tema Evaluasi penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 dihelat di Aula KPU Kabupaten Banyumas, Jumat (24/10) lalu. Hadir sejumlah perwakilan instansi, yaitu Bawaslu Kabupaten Banyumas, akademisi FH Unsoed, Satpol PP Kabupaten Banyumas, praktisi hukum, mantan anggota PPK dan rekan-rekan media.

Imam Arif Setiadi yang membuka acara diskusi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan seri ketiga dari rangkaian diskusi evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pemilu yang lalu. Pada seri ketiga ini, KPU Kabupaten Banyumas meminta masukan untuk perbaikan regulasi dalam tahapan penyelesaian sengketa hasil (PHPU). Menurut Ketua KPU Banyumas ini, ada beberapa persoalan terkait penyelesaian PHPU yang memerlukan pemecahan masalah untuk perbaikan Pemilu yang akan datang. Rekomendasi-rekomendasi yang muncul akan disampaikan kepada KPU RI.

Imam menambahkan, pihaknya mengakui jika SDM badan ad hoc baik PPK, PPS maupun KPPS tidak semua memiliki kemampuan yang merata. Akibatnya masih banyak ditemukan kesalahan teknis penulisan hasil penghitungan suara pada formulir C1. “Beberapa KPPS memang melakukan double counting, yakni perolehan suara partai dan calon dihitung semua. Akibatnya, antara jumlah pemilih yang datang dengan suara sah dan tidak sah tidak klop. Bahkan, salah satu TPS di Purwokerto Barat kami harus turun langsung dan baru selesai hari Kamis sore (pemungutan suara dilaksanakan Rabu 17 April pagi-red)”.  

Kompleksitas Teknis dan SDM

Pada kesempatan yang sama, Suharso Agung Basuki mengungkapkan masalah yang krusial dari pihak penyelenggara terkait PHPU adalah kompleksitas teknis di tingkat TPS dan SDM KPPS yang tidak optimal dalam bekerja. Menurut Agung, hal ini dibuktikan pada saat KPU mengumpulkan alat bukti dari 20 TPS yang disengketakan, mayoritas bermuara pada kekeliruan pengisian C1, baik karena double counting ataupun keliru menyalin angka dari C1 Plano ke dalam C1 hologram. “Tetapi semua kekeliruan sudah dibetulkan di tingkat PPK dan atas sepengetahuan Panwaslu dan para saksi”, ujar Anggota KPU Banyumas yang membawahi divisi hukum dan pengawasan.

Agung menambahkan bahwa penyelesaian sengketa hasil di MK yang terjadi di Dapil Banyumas 5 sepenuhnya diambil alih oleh KPU RI. KPU Kabupaten Banyumas pada saat itu hanya menyerahkan alat bukti dan mempersiapkan saksi-saksi. “Pada saat itu yang beracara di MK dari KPU RI. Kami hanya menyerahkan alat bukti yang diminta dan saksi-saksi. Yang sampai datang di persidangan saat itu hanya Mas Hanan (anggota KPU Banyumas-red), itupun hanya dimintai keterangan saja”, katanya.

Di sisi lain, Rifan Muhajirin, anggota Bawaslu Banyumas yang hadir, sependapat dengan Agung bahwa persoalan yang terjadi di lapangan adalah kekeliruan penulisan angka pada formulir C1. Tetapi, pihaknya juga menyoroti banyak ditemui perbedaan angka antara formulir C1 Hologram dengan formulir C1 yang diserahkan baik kepada Pengawas TPS maupun para saksi. “Kami banyak menemukan kekeliruan angka. Misalnya harusnya ditulis 25 malah menjadi 35. Banyak juga kami temui beda antara C1 yang kami miliki dengan yang dipegang para saksi”, katanya.

Menurut Rifan, prosedur yang telah ditempuh jika terjadi perbedaan antara formulir C1 yang diserahkan kepada para pihak adalah kembali memeriksa formulir C1 Plano. “Formulir C1 Plano itu seperti kitab suci. Semuanya (jika terjadi perbedaan) harus kembali ke sana. Untungnya, kami sudah memerintahkan pengawas TPS untuk mendokumentasikan C1 plano melalui foto”, tandas anggota Bawaslu Banyumas yang membidangi SDM ini. Bawaslu Banyumas, lanjut Rifan, mengakui banyak terbantu oleh kinerja pengawas TPS dalam mendokumentasikan formulir C1 plano. Hal inilah yang menjadi dasar penyusunan keterangan sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa hasil di MK.

Penyederhanaan Teknis dan Perbaikan Rekruitmen Badan Ad Hoc

Poin-poin penting yang dihasilkan dari sesi diskusi kali ini adalah perlunya penyederhanaan teknis penulisan hasil pemungutan suara pada formulir C1. Kekeliruan teknis kerap terjadi pada saat KPPS menyinkronkan antara jumlah pemilih yang menggunakan suara, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah. Kekeliruan juga kerap terjadi pada saat KPPS menjumlahkan seluruh hasil perolehan suatu partai politik dengan perolehan yang didapat dari para calon. Di sisi lain, KPPS juga seringkali tidak menulisan catatan keberatan saksi dan kejadian khusus (formulir C2). Padahal formulir C2 sangat membantu dalam mengurai permasalahan yang terjadi di suatu TPS.

Di lain pihak, tingginya tekanan dan kompleksitas teknis mengharuskan seluruh anggota KPPS cermat dalam memahami dan melaksanakan prosedur. Sayangnya, tidak semua wilayah memiliki anggota KPPS yang mumpuni. Hal itu ditambah dengan adanya syarat dua periode Pemilu, sehingga semakin sulit bagi KPU dalam rekruitmen anggota masyarakat yang berpengalaman.

Semua pihak sepakat bahwa berkaca penyelesaian PHPU di MK yang terjadi di Kabupaten Banyumas, semuanya bermula dari ketidaksinkronan data hasil pada formulir C1. Sementara itu, penyelesaian PHPU merupakan upaya akhir untuk mendapatkan kepastian hukum dan itu merupakan hak setiap peserta Pemilu. Untuk itu, selagi masih ada acara lain, ketidaksinkronan data seharusnya dapat diselesaikan di setiap tahapan rekapitulasi. Selain itu, koordinasi terus-menerus antara KPU, Bawaslu dan peserta Pemilu untuk menyinkronkan data. Penyelesaian PHPU di MK merupakan proses yang melelahkan dan menguras sumber daya.

Apresiasi Penyelenggara

Peserta yang menyampaikan tanggapan dalam rapat
(kika) Unggul Warsiadi, Ari Suprapto, Waslam Makhsid, Supriyanto

Arie Suprapto, Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Banyumas menyampaikan bahwa pihaknya menempuh prosedur untuk menyelesaikan sengketa hasil kepada MK agar ada kepastian hukum. Menurut Arie, terkait selisih suara di 20 TPS di Dapil Banyumas 5 sebetulnya hasil optimal dari penyisiran yang sudah dilakukan dari TPS. Bahkan, menurut Arie, dirinya berulang kali melakukan klarifikasi jika ada perbedaan formulir C1 antara yang diterima oleh saksi dengan hasil rekap di PPK. “Kami mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu karena kemudahan dalam klarifikasi data hasil dari tingkat TPS. Toh masih ada yang kami ajukan ke MK, itu semua agar semua pihak marem (puas-red) dengan hasil Pemilu”, ujar petugas penghubung PDI-Perjuangan dengan KPU Banyumas pada Pemilu lalu. Sementara itu, akademisi dari Fakultas Hukum Unsoed, Unggul Warsiadi, menyoroti persentase perkara yang dikabulkan oleh MK. Bila dilihat dari waktu ke waktu, ujar Ketua KPU Banyumas 2014-2018 ini, perkara yang diajukan oleh peserta Pemilu ke MK semakin berkurang perkara yang dikabulkan. “Saya mengapresiasi kinerja penyelenggara. Dari sekian banyak perkara hanya 12 saja yang dikabulkan. Itu kecil sekali dari sisi persentase”, ujarnya menyimpulkan data perkara di MK dari pengajuan Pemilu 2004 sampai dengan Pemilu 2014. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
%d blogger menyukai ini:
Click to listen highlighted text!