Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

EVALUASI TAHAPAN PENCALONAN DPRD, KONSISTENSI REGULASI DAN KOORDINASI LINTAS INSTANSI JADI SOROTAN UTAMA

PURWOKERTO, Konsistensi regulasi peraturan teknis pencalonan menjadi salah satu catatan  yang mengemuka pada Rapat Koordinasi Antar Instansi, Senin malam (4/11/2019) di aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas. Selain soal konsistensi, rakor yang bertajuk Analisis Data Pencalonan dan Evaluasi Peraturan tentang Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota 2019 juga menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi dalam pelayanan pemenuhan persyaratan bakal calon yang diajukan oleh partai politik. Hadir pihak-pihak yang berkaitan dengan tahapan pencalonan, seperti Bawaslu Kabupaten Banyumas, perwakilan partai politik, Dinas Pendidikan, Polres, RSUD Banyumas, Kantor Kemenag, Ikatan Dokter Indonesi (IDI) dan pers.

Imam Arif Setiadi mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan putaran keempat dari lima kegiatan yang direncanakan. Lebih lanjut, Ketua KPU Banyumas ini meminta masukan dan saran dari berbagai pihak yang terlibat langsung pada penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas untuk perbaikan ke depan. “Yang menonjol dari tahapan pencalonan di Banyumas karena ada ajudikasi sengketa proses dari PPP dan PBB. Nanti bisa dieksplor lagi”, kata Imam.

Evaluasi

Ikhda Aniroh, Unggul warsiadi dan Waslam Makhsid, Komisioner KPU Banyumas periode 2013 – 2018 berurutan menyampaikan masukan.

Sementara itu, Ikhda Aniroh menilai tidak konsistennya regulasi oleh KPU terlihat dari penjelasan teknis syarat calon. Perempuan yang pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Banyumas ini memberikan contoh terkait aturan pengunduran diri bagi bakal calon yang pendapatannya bersumber dari ABPN atau APBD. “Pada saat Bimtek kita diinformasikan jika ada bakal calon yang pendapatannya bersumber dari APBN/APBD harus mengundurkan diri, termasuk para pendamping desa, tenaga honorer yang bekerja di kantor pemerintah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tenaga ahli DPRD atau guru swasta yang telah bersertifikasi perlakuannya sama. Setelah kita sampaikan kepada Parpol, ternyata hanya Kepala desa, anggota BPD dan PNS saja yang wajib mundur. Ini kan sama saja menggangap KPU tidak konsisten ”, kata perempuan yang saat ini menjadi staf di IAIN Purwokerto.

Sebagai pengampu divisi teknis pada saat tahapan pencalonan berlangsung, Ikhda mengatakan pelayanan KPU menjadi tidak optimal karena memang syarat calon banyak yang terkait dengan instansi lain, seperti dinas pendidikan, rumah sakit, kepolisian dan pengadilan. Misalnya, KPU tidak dapat mengatur agar RSUD Banyumas memberikan penambahan kuota untuk mengeluarkan keterangan sehat lebih dari 25 orang per hari. Sebab, masing-masing instansi memiliki kebijakan sendiri. “KPU tidak dapat menjangkau aturan internal masing-masing lembaga terkait pelayanan pemenuhan syarat calon. Yang dapat dilakukan ya kami lakukan koordinasi agar ada pelakuan khusus bagi para bakal calon”, ujar Ikhda. Untuk itu, perempuan yang telah dua periode menjadi anggota KPU Banyumas ini menyarankan agar ke depan, KPU di daerah untuk melakukan koordinasi lebih dini terkait memudahkan bakal calon. Senada,

Tajuddin Julianto dan Sutejo dari PAN dan PBB menyampaikan masukan terhadap proses pencalonan pemilu DPRD 2019

Tajuddin Julianto yang mewakili Partai Amanat Nasional juga menyayangkan lemahnya koordinasi antar instansi dalam pelayanan pemenuhan syarat calon. Di samping itu, ia juga menyoroti aplikasi Sipol yang pernah down. Sedangkan, Sutejo, Ketua DPC PBB Banyumas, menyoroti pelayanan rumah sakit dan pengadilan negeri. “Sebaiknya ke depan pelayanan kepada bacaleg tidak disamakan dengan masyarakat umum”, katanya. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
%d blogger menyukai ini:
Click to listen highlighted text!