Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

KAMPANYE ZONA ABU-ABU PERLU DAPAT PERHATIAN LEBIH

Purwokerto – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi mengatakan bahwa penyelenggara Pemilihan yang meliputi KPU dan Panitia Pengawas Pemilihan harus waspada dengan kampanye pasangan calon yang bergerak dalam zona abu-abu. Hal itu dikatakannya dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Tentang Tata Cara Pemberitahuan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Polres Banyumas di Oemah Daun Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim No. 101 – 103, Karangklesem, Purwokerto, Rabu (14/2).

“Kampanye dalam zona hitam dan putih itu jelas. Tapi yang di zona abu-abu ini yang harus mendapat perhatian lebih,” ungkapnya di depan para peserta.

Hadir dalam acara tersebut Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Banyumas, Kapolres Banyumas, perwakilan Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Satpol PP Kabupaten Banyumas, Kanit Intel Polsek Se-Polres Kabupaten Banyumas, partai politik pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah/calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, tim kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah/calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas beserta penghubung partai politik dan tim kampanye yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2018.

Dalam acara tersebut, Unggul menyampaikan tentang pentingnya memperhatikan tindakan kampanye pasangan calon yang berada dalam zona abu-abu. Unggul menambahkan, zona abu-abu artinya adalah situasi atau tempat di mana tindakan kampanye calon sulit dideteksi berdasarkan undang-undang.

Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa ada perbedaan antara Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketentuan Tempat dan Waktu Kampanye pasangan calon.

“Silakan nanti disepakati saja, ketentuan mana yang akan digunakan dalam Pilkada Serentak Tahun 2018,” kata Unggul.

Menyikapinya, Kasat Intel HAM Banyumas, AKP Sulistiyo Dwi Cahyono memutuskan untuk menggunakan ketentuan sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Ia juga menyampaikan materi tentang tata cara pemberitahuan kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

“kami berharap, pemberitahuan waktu kampanye jauh-jauh hari, maksimal tujuh hari sebelum pelaksanaan agar kami dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di lapangan” jelas Sulistiyo.

Waktu tujuh hari yang diberikan, lanjutnya, akan digunakan untuk mempersiapkan personil yang akan diturunkan untuk mengamankan kampanye. [rfk/asr]

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
%d blogger menyukai ini:
Click to listen highlighted text!