Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

KPU BANYUMAS GANDENG AKADEMISI SUSUN USULAN PERBAIKAN SISTEM PEMILU

PURWOKERTO – Pemilu 2019 menjadi catatan tersendiri dalam sejarah Pemilu 2019. Tidak hanya kerumitan teknis sebagai konsekuensi keserentakan lima surat suara, tetapi juga konstelasi politik bipolar cebong versus kampret memaksa penyelenggara untuk secara bijak mengelola opini publik yang tak jarang menyerang legitimasi penyelenggaraan Pemilu. Maka, menjadi penyelenggara di era yang bergolak seperti pada Pemilu yang lalu, menjadi pengalaman yang melahirkan catatan usulan perbaikan ke depan.

Demikian salah satu materi yang dipaparkan Yasum Surya Mentari yang bertindak sebagai salah seorang narasumber pada program pelayanan pers yang dikemas dalam kegiatan diskusi refleksi akhir tahun, hasil kerja sama KPU Kabupaten Banyumas dan Jurusan Ilmu Politik, Selasa (10/12/2019) di Aula Fisip Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Selain Yasum Surya, narasumber lain adalah Ahmad Sabiq, pengajar di Fisip Unsoed sekaligus penulis yang produktif tentang tema-tema Pemilu dan politik di Indonesia. Diskusi yang bertajuk “Pemilu 2019 dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” ini mengundang mahasiswa dan rekan-rekan jurnalis, baik cetak maupun elektronik di Kabupaten Banyumas. Bertindak sebagai moderator Hanan Wiyoko, yang juga anggota KPU Kabupaten Banyumas divisi teknis.

Selain menyinggung konstelasi Pemilu 2019, Yasum Surya pada paparannya juga berbagi pengalaman empirik menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Banyumas. Menurut anggota yang membidangi Divisi Parmas dan SDM ini, pengalaman mendampingi KPPS yang sangat lama menyelesaikan pengisian C1 menjadi catatan tersendiri. Selain faktor tekanan fisik dan mental, kerumitan penghitungan dan pengadministrasian hasil Pemilu membuat beberapa TPS memerlukan lebih dari 24 jam sampai dengan penyerahan C1 kepada PPS, Pengawas dan para saksi. “Ada satu TPS di Purwokerto Barat yang bahkan sampai esok harinya baru bisa selesai. Itu pun sampai sore hari dan kami dampingi terus bersama PPK”, cerita Yasum Surya yang turut mendampingi anggota KPPS sampai selesainya tahapan penyerahan C1.

Yasum Surya menilai harus ada perbaikan terkait sistem Pemilu, baik dari sisi penyederhanaan penggunaan hak pilih, pengadministrasian hasil sampai dengan aspek yang lebih luas yakni keserentakan Pemilu. “Saya kira cukup sekali saja KPPS bekerja secara overtime seperti kemarin”, ujar Yasum Surya tentang jajaran KPPS yang meninggal atau sakit.

Asumsi Yang Tidak Terbukti

Pada kesempatan yang sama, Sabiq memberikan penjelasan tentang latar belakang mengapa Pemilu perlu diserentakan. Menurut pengajar mata kuliah manajemen Pemilu ini, melalui Pemilu serentak diasumsikan ada efek elektoral yang sering disebut coat-tail effect atau efek ekor jas, yakni pemilih akan memilih partai politik yang sama dengan pasangan calon yang dipilih. Tujuannya agar presiden yang terpilih memiliki cukup dukungan di parlemen, yang ujungnya akan memperkuat sistem presidensial.

Namun, lanjut Sabiq, hal itu tidak terjadi di lapangan. Tercatat hanya Partai Nasdem yang secara signifikan memperoleh efek ekor jas dengan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Hanya Nasdem yang mencatat kenaikan signifikan. PDI-Perjuangan sebagai parpol pendukung utama Jokowi justru perolehan suaranya stagnan”, kata Sabiq.

Asumsi lain yang tidak terbukti, kata Sabiq, adalah Pemilu serentak tidak berdampak pada penyederhanaan partai politik. “Harapannya kan dengan Pemilu serentak menghasilkan jumlah parpol yang efektif, tapi nyatanya jumlah parpol di DPR masih sama”, ujarnya.

Kembali Pada Niat Baik Partai Politik

Pada sesi tanya-jawab Nining dari cendananews.com, mengkritisi tindak lanjut dari kegiatan evaluasi yang kerap dilakukan oleh KPU. “Apakah usulan perbaikan dari KPU di daerah didengar oleh KPU pusat nantinya”, tanya Nining. Sementara itu, Agus Wahyudi dari Harian Suara Merdeka mengungkapkan bahwa sebetulnya sudah banyak usulan perbaikan Pemilu ke depan. Tetapi, menurut wartawan senior ini, masalahnya kembali pada tarik-ulur kepentingan di parlemen dan niat baik partai politik. “Mereka kan yang membuat kebijakan pastinya tidak mau jika kepentingannya tidak diakomodir. Inilah masalahnya”, katanya.

Indaru Setyo Nurprojo selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik mengapresiasi atas terselenggaranya diskusi ini. Menurut kandidat doktor Ilmu Politik UGM ini, penting sekali bagi KPU mendengar suara dari akademisi dan rekan-rekan jurnalis untuk menyempurnakan penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
%d blogger menyukai ini:
Click to listen highlighted text!