Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

KPU Terbitkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia terbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan tersebut merupakan hasil perubahan dari PKPU Nomor 3 tahun 2015.
Terdapat perubahan yang krusial dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015. Antara lain pada Pasal 18 mengenai syarat untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yaitu berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Bagi KPPS yang tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat. Selain itu, KPPS selain harus sehat jasmani dan rohani juga harus terbebas dari narkotika.
Dalam ayat (3a) tertuliskan bahwa persyaratan pendidikan adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. Jika tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
Perubahan juga ada di Pasal 19, Ayat 2 yang membahas tentang pengadaan fasilitas pemenuhan surat keterangan kesehatan oleh KPU/KIP dihapus. Selanjutnya, di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 57A, yang membahas tentang diperbolehkannya anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat mendaftar menjadi anggota PPK pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.
Sedangkan terakhir, penambahan Pasal antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 59A, yang membahas tentang perubahan bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Perubahan tersebut telah diresmikan dengan ditandatanganinya PKPU Nomor 12 Tahun 2017 oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta pada Senin 02/10).

Baca lebih lanjut draf PKPU Nomor 3 tahun 2015 di sini

Baca lebih lanjut draf PKPU Nomor 12 Tahun 2017 di sini

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
%d blogger menyukai ini:
Click to listen highlighted text!