Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

MINTA KEJELASAN ANGGARAN, PULUHAN PPS DATANGI KPU BANYUMAS

Purwokerto – Datangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas pada Kamis siang (30/8), puluhan Panitia Pemungutan Suara (PPS) meminta penjelasan terkait penurunan honor PPS Pemilu Tahun 2019. Sekumpulan orang yang tergabung dalam forum komunikasi PPS se Banyumas ini meminta agar honor PPS selama Bulan Maret, April dan Mei 2018 diturunkan. Al hasil, audiensipun digelar oleh anggota KPU Kabupaten Banyumas di aula kantor KPU Kabupaten Banyumas.

Permintaan penurunan honor itu didasarkan kepada masa kerja mereka yang sudah dimulai sejak bulan Maret 2018, bulan di mana mereka dilantik. Salah seorang dari mereka, Sujianto, PPS dari Sumbang yang ditunjuk menjadi menjadi juru bicara mengatakan, mereka juga mendapati adanya KPU Kabupaten lainnya yang membayarkan honor kepada PPS Pemilu selama rentang 3 bulan tersebut.

Menanggapi hal itu, Unggul Warsiadi, Ketua KPU Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa selama ini honor tidak diturunkan karena dalam waktu tiga bulan itu tidak ada tahapan Pemilu yang mengharuskan PPS bekerja.

“Berdasarkan Peraturan KPU, tahapan Pemilu 2019 yang melibatkan PPS dimulai sejak bulan Juni 2018,” terang Unggul.

Oleh sebab itu, lanjutnya, KPU Kabupaten Banyumas pun memutuskan tidak menurunkan honor PPS.

Lebih lanjut Unggul menjelaskan, beberapa KPU Kabupaten lain yang membayarkan honor PPS adalah karena PPS sudah bekerja sejak bulan Maret 2018. Mereka dalah KPU Kabupaten yang sebelumnya tidak menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Selain itu, Unggul juga menjelaskan rasionalisasi lain kenapa anggaran belum diturunkan. Berdasarkan surat dari KPU Republik Indonesia nomor 590/KU.03.2-SD/01/SJ/V/2018, honor PPS akan diturunkan jika laporan pelaksanaan kegiatan atau laporan capaian output sudah dilaporkan ke KPU. Surat dari KPU RI ini memberi jawaban terang bagi PPS ini.

“Prinsipnya honor itu pasti turun jika PPS membuat laporan output kegiatan setiap bulan,” terangnya.

Berdasarkan surat ini, Unggul meminta agar setiap PPS segera merekonstruksi kegiatan-kegiatan selama tiga bulan itu menjadi sebuah narasi yang rapi dalam sebuah laporan pertanggungjawaban kegaitan bulanan yang menjadi syarat penurunan honor. [jik]

 

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
%d blogger menyukai ini:
Click to listen highlighted text!