Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

SUSUN REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN FASILITASI KAMPANYE DI KAB BANYUMAS

Purwokerto – Jumlah dan jenis Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi dirasa masih belum sesuai kebutuhan sebagai sarana sosialisasi peserta pemilu. Selain itu regulasi terkait definisi APK dipandang masih multitafsir, sehingga memunculkan kesalahpahaman antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Sementara terkait metode fasilitasi APK, partai politik mengharapkan tidak hanya sebatas pengadaan yang difasilitasi, tapi juga sampai dengan pemasangan dan pemeliharaan.

Demikian beberapa poin permasalahan yang disampaikan partai politik pada kegiatan Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Tahun 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Selasa (6/8/2019).

Kegiatan ini sendiri turut mengundang pimpinan Bawaslu dan pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) serta perwakilan dinas/instansi terkait yang ada di Kabupaten Banyumas.

Seperti diketahui, peraturan perundang-undangan memerintahkan KPU kabupaten/kota untuk memfasilitasi metode kampanye berupa pemasangan APK seluruh peserta pemilu. Untuk itu, pada masa kampanye yang lalu, KPU Kabupaten Banyumas pun menyerahkan 180 baliho dan 488 spanduk kepada tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tim kampanye partai politik dan tim kampanye calon anggota DPD di tingkat Kabupaten Banyumas.

“Baliho dan spanduk untuk tim pasangan calon dan partai politik seluruhnya sudah diserahkan. Sedangkan untuk tim kampanye calon anggota DPD menurut catatan kami hanya 6 calon saja yang menandatangani berita acara serah terima,” ujar Anggota KPU Kabupaten Banyumas Divisi Sosialiasi, Parmas dan SDM, Yasum Surya Mentari.

Yasum menambahkan, mengingat terbatasnya anggaran maka KPU Kabupaten Banyumas pun hanya memfasilitasi berupa pencetakan saja. Sedangkan untuk pemasangan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab masing-masing perserta pemilu.

Sementara itu Plh Ketua KPU Kab Banyumas Suharso Agung Basuki mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan kegiatan fasilitasi kampanye ke depan. Selanjutnya, berangkat dari masukan dan saran itu, pihaknya akan menyusun Daftar Inventerisasi Masalah (DIM) yang akan dijadikan rekomendasi perbaikan regulasi kepada KPU RI. “Kami mohon masukan dan sarannya, sebab ini untuk perbaikan pemilu kita ke depan,” pungkasnya. (SPA/ed diR)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
%d blogger menyukai ini:
Click to listen highlighted text!