Memastikan Tak Ada Warga Kehilangan Hak Pilih, KPU Banyumas Dorong Sinergi Lintas Lembaga
PURWOKERTO, kab-banyumas.kpu.go.id – Perlindungan hak pilih masyarakat menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan DPRD Kabupaten Banyumas, Selasa (3/11/2026). Rapat yang diikuti KPU, Bawaslu, Dukcapil, dan Baperida Kabupaten Banyumas tersebut membahas percepatan perekaman KTP-el, dan pemutakhiran data pemilih.
Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Rofingatun Khasanah, menyoroti masih adanya calon pemilih, khususnya pemilih pemula, yang belum memiliki KTP-el. Dalam rapat disampaikan bahwa data pemilih yang belum memiliki KTP-el mencapai sekitar 19.000 orang pada Oktober dan 20.000 orang pada November.
“Percepatan perekaman KTP-el perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa terkendala persoalan administrasi kependudukan,” ujar Rofingatun.
Bawaslu Banyumas turut menyampaikan hasil pemantauan yang menemukan 9.986 pemilih belum memiliki KTP. Untuk menjangkau kelompok tersebut, Bawaslu telah membentuk posko pengaduan di 20 sekolah serta melakukan pengawasan langsung dan uji petik di desa-desa. Selain kendala fasilitas dan perizinan sekolah, ditemukan pula pemilih pemula yang enggan melakukan perekaman karena kurang percaya diri saat difoto.
Dari sisi pelayanan, Dukcapil mencatat jumlah penduduk Banyumas hingga Semester II sebanyak 1.878.834 jiwa, dengan 1.447.031 jiwa merupakan penduduk wajib KTP. Perekaman KTP-el bagi pemula tercatat sebanyak 29.666 orang. Dukcapil juga menyatakan kesiapan melaksanakan pelayanan jemput bola ke sekolah, sekaligus mendorong penguatan sarana perekaman.
Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Banyumas, Yasum Surya Mentari, menekankan pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mewujudkan pemilih yang cerdas.
“KPU dan Bawaslu memiliki kepentingan yang sama dalam mendorong pemilih yang cerdas, karena kualitas pemilih turut mempengaruhi kualitas demokrasi,” ungkap Yasum.
Melalui RDP ini, KPU Banyumas mendorong penguatan sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, Dukcapil, dan satuan pendidikan. Koordinasi sejak dini diharapkan mampu mengatasi kendala administrasi kependudukan dan pemutakhiran data pemilih, sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang. (nrl_ed lai)