Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

CEGAH GRATIFIKASI, KPU BANYUMAS BENTUK SATGAS PENGENDALIAN INTERNAL

PURWOKERTO– Seluruh komponen di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk mencegah praktek gratifikasi. Bentuk komitmen itu ditunjukkan dengan dibentuknya Satuan Tugas Pengendalian Internal yang dipimpin oleh Kasworo, selaku plt. Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas.

Menurut Kasworo, pembentukan Satgas ini sesuai dengan tindak lanjut Rapat Koordinasi Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah beberapa saat yang lalu. Salah satu tugas dari Satgas, lanjut kasubag Teknis dan Hupmas ini, adalah melakukan monitoring sebagai bentuk pengawasan internal dan koordinasi yang kontinyu. “Salah satu tugas pengawasan internal yang kemarin disampaikan oleh Irjen adalah untuk mengawasi (kalau ada) gratifikasi”, ujarnya saat kegiatan Penyampaian hasil Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di aula KPU Banyumas, Rabu kemarin (10-02-2020).

Harus Dilaporkan

Mengutip di laman resmi KPK, gratifikasi yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian itu baik dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik, baik dilakukan di dalam maupun luar negeri.

Suharso Agung Basuki mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU Banyumas untuk berhati-hati dan saling mengingatkan jika ada potensi untuk praktik gratifikasi. “Prinsipnya setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, ujar Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan ini.

Agung menambahkan dengan merujuk pasal Pasal 12C ayat (1) UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001, ketentuan pemberian yang mengarah kepada gratifikasi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. “Kalau kita sudah melaporkan (gratifikasi) kepada KPK, bisa jadi alat bukti di pengadilan”, pungkasnya. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!