Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

Data Pemilih Berkelanjutan, Perlu Sinergi Dan Penguatan Regulasi

Purwokerto, kab-banyumas.kpu.go.id – Penyusunan daftar pemilih yang akurat dan kredibel menjadi harapan semua pihak. Untuk itu, UU Nomor 7/2017 telah memberikan ruang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), melalui pemeliharaan daftar pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dan sinkronisasi data dengan lembaga terkait. Metode PDPB diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan data pemilih selama ini.

Menurut Paulus Widiyantoro, upaya menuju PDPB tidak mudah dilakukan. Tidak hanya diperlukan regulasi yang lebih kuat, lanjutnya, tetapi juga diperlukan transformasi manajemen terkait dengan perubahan mindset (cara berfikir) dari penyusunan lima tahunan menjadi setiap saat. Maka, dia mengajak pada penyelenggara Pemilu untuk selalu responsif dan menyakini bahwa data kependudukan setiap saat berubah. “Setiap hari harus kita diperbaharui data (daftar pemilih) kita. Setiap ada masukan kita perbaharui,” katanya, saat menjadi narasumber pada Webinar dan Diskusi Virtual “Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan: Prospek dan Pemetaan Masalah” yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banyumas, Kamis (16/07/2020).

Dia menambahkan, penyelenggara Pemilu juga harus dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa data kependudukan merupakan sesuatu yang vital. Sebab, menurutnya, selama ini masyarakat cenderung mengurus data kependudukan hanya saat dibutuhkan saja. “Kita juga perlu mendorong agar ada perubahan mindset di masyarakat bahwa administrasi kependudukan itu sesuatu yang vital. Masih banyak yang beranggapan pemutakhiran kalau mau Pemilu saja,” ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah ini. Maka, dia mengajak para penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait bersama-sama mendorong masyarakat aktif dalam memperbaharui data kependudukannya.

Kuncinya di Partisipasi Masyarakat

Senada dengan Paulus, narasumber lainnya, Fitriyah, juga mengatakan undang-Undang Pemilu tidak mengatur rinci penerapan sistem PDPB. Karena itu, menurut Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah 2003-2008 ini, diperlukan peraturan turunan yang lebih teknis. Dia mencontohkan belum ada regulasi yang mengatur rinci hubungan antar lembaga dan peran masing-masing dalam pelaksanaan PDPB.

Fitriyah juga mengatakan bahwa jika PDPB tidak dilakukan pada masa tahapan Pemilu, tentu KPU tidak memiliki SDM sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Inilah yang menyebabkan KPU sifatnya pasif. Maka, katanya, menjadi penting untuk mendorong pemilih secara aktif melaporkan perubahan administrasi kependudukannya. “Faktor sosialisasi menjadi hal penting. Sebab (PDPB) membutuhkan bantuan orang lain, termasuk pemilih sendiri,” kata pengajar Fisip Universitas Diponegoro ini.

Peran Dindukcapil

Wisnu Jatmiko, narasumber lainnya, menyatakan selaku pengadministrasi pelaksana kependudukan di tingkat daerah selalu meng-update data, baik pindah datang, mati, dan lahir. Pria yang saat ini menjabat Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) ini juga menyatakan bahwa berkaitan dengan pembaharuan data, di Kabupaten Banyumas di setiap desa/kelurahan sudah ada aplikasi SMARD (Sistem InforMasi Manajemen AdministRasi Desa), yang memudahkan perangkat desa dan kelurahan dalam memperbarui data kependudukan.

“Pada prinsipnya kami men-support terlaksananya Pemilihan umum di Kabupaten Banyumas pada umumnya dan di Indonesia pada umumnya agar berjalan dengan lancar. Mereka yang berhak memilih (terdaftar) untuk memilih dan yang tidak berhak untuk memilih memang tidak didaftar dalam DPT,” katanya.

Webinar dan Diskusi Virtual ini kegiatan kedua sebagai program KPU Kabupaten Banyumas untuk mendiskusikan isu-isu terkini terkait kepemiluan dan demokrasi. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!