Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

DINAMIKA PEMILU DAN KOMITMEN MENGAWAL SUARA RAKYAT

Tanggal yang dinanti akhirnya datang juga. Pemilih menggunakan hak pilihnya secara serentak mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Secara umum, pemungutan suara sampai dengan penghitungan telah berjalan lancar, meski jelas harus dilakukan banyak perbaikan. Tercatat, 2.249 TPS terpaksa melaksanakan pemungutan suara lanjutan.

Menurut Arif Budiman, TPS-TPS itu terpaksa tidak dapat melaksanakan pemungutan suara karena berbagai hal, seperti terlambatnya logistik dan bencana alam.

“Jumlah totalnya adalah 2.249 dari total keseluruhan TPS yang dibentuk KPU 810.193. Itu, kalau dipresentase kurang lebih hanya 0,28%. Itu tersebar di 18 kabupaten/kota,” ungkap Arif, saat sesi jumpa pers di Hotel Ritz Carlton, Rabu (17/4/2018).

Yang pasti, lanjut Arif, secepatnya akan dilanjutkan pada hari ini (tanggal 18 April 2019) agar seluruh tahapan pemungutan suara segera diselesaikan.

Kerumitan Administrasi Pemilu

Yang jelas, pemilih telah menunaikan haknya. Di banyak TPS, petugas KPPS selesai sebelum jam 24.00 waktu setempat di tanggal itu. Tapi di banyak TPS yang lain selesai menjelang subuh. Bahkan, ada yang selesai sore hari keesokan harinya. Memang, banyak formulir yang harus diisi oleh KPPS.

Di samping itu, tidak semua KPPS memahami prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Beberapa KPPS mengalami kebingungan karena banyaknya logistik di TPS. Banyak diantara mereka baru menyadari ada kekurangan formulir menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Akibatnya, PPS harus mencari kekurangan logistik yang dibutuhkan.

Inilah yang menjadi catatan tentang kerumitan administrasi Pemilu di tingkat KPPS. Sebagai contoh, untuk formulir C1 tingkat DPR KPPS harus menggandakan sebanyak minimal 17 rangkap. Selain menyebabkan kelelahan fisik dan mental bagi para petugas, banyaknya formulir yang harus diisi juga menyebabkan kekeliruan jumlah hasil Pemilu.

Terkait masalah ini sebetulnya sudah diantisipasi oleh KPU. KPU telah memberikan kemudahan penyalinan formulir dengan bantuan teknologi informasi. Sayangnya, tidak semua KPPS mengetahui ada informasi itu. Meski sudah ada di buku panduan, mereka berdalih PPK dan PPS tidak menyampaikan pada saat Bimtek. Akhirnya, banyak KPPS harus menyalin secara manual seluruh formulir C dan C1.

Musibah

Isu lain yang mengemuka adalah banyaknya anggota KPPS yang mengalami musibah, baik sakit maupun meninggal dunia. Sampai dengan Kamis, 25 April 2019 pukul 18.00 WIB, jumlah penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia tercatat sebanyak 225 orang. Sedangkan yang sakit sebanyak 1.470 orang. Mayoritas disebabkan karena kelelahan dan kecelakaan.

Menurut Arif Budiman, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan KPU soal pemberian santunan ini. Namun demikian, belum ada kepastian mengenai besaran anggaran santunan yang disetujui oleh Kemenkeu. “Kemarin kita sudah rapat (dengan Kemenkeu). Sampai dengan hari ini, prinsipnya (usulan santunan) sudah disetujui,” kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019) seperti dikutip dari Kompas.com (25-04-2019).

Faktor kelelahan akibat durasi kerja yang panjang dan tapa jeda bisa menjadi kesimpulan sementara penyebab tumbangnya para anggota KPPS. Pantauan di Jawa Barat, para petugas KPPS kelelahan lantaran rata-rata penghitungan suara baru selesai pukul 05.00 pagi. Apalagi satu hari sebelumnya, mereka harus menyiapkan tempat pemungutan suara dan logistik. Akibatnya, setelah penghitungan suara berakhir banyak petugas yang terbaring sakit.

“Berdasarkan hasil pantauan di lapangan rata-rata itu selesai pukul 5 pagi, bahkan ada yang berlanjut sampai pukul 12 siang. Karena belum selesai menyalin hasil formulir yang cukup banyak. Dan itu kan tanpa jeda, apalagi kemudian mereka kebanyakan mempersiapkan TPS di H-1 jadi, otomatis kelelahan,” ungkap Rifqi Almubaroq, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat seperti dikutip Kompas.com Sabtu (20-4-2019).

Rifqi menambahkan pekerjaan KPPS yang paling banyak memakan waktu adalah pada pengisian formulir model C1. Sebab, lanjut mantan Ketua KPU Kota Bandung ini, Pemilu serentak berkonsekuensi pada penambahan formulir yang disalin. “Kan ada lima jenis pemilihan, berarti lima jenis formulir C1. Itu banyak item-nya hampir 20-30 lembar. Kali saksi 16 partai, kali DPD, tambah pengawas TPS untuk Bawaslu. Jadi kalau komplet semua, ada 50 set manual,” imbuh Rifqi seperti dikutip dari bbc.com (22-04-2019).

Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang sebab pasti tumbangnya KPPS pada Pemilu serentak ini. Ini mutlak harus dilakukan sebagai bahan perbaikan mekanisme rekruitmen KPPS, sistem Pemilu yang digunakan, dan prosedur pengadministrasian hasil Pemilu di tingkat TPS. Hal lain yang patut untuk dicermati adalah kesiapan KPPS sendiri, baik dari sisi mental maupun pengetahuan teknis di lapangan. Ini tentu menjadi domain KPU untuk secara serius memperbaiki Bimtek yang dilakukan.

Situng KPU

Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta penetapan hasil Pemilu. KPU menegaskan bahwa Situng bukanlah hasil resmi, tetapi sekedar alat kontrol bagi semua pihak. Bagi KPU, Situng sebagai alat kontrol apabila ada petugas yang salah input atau yang nakal. Sedangkan bagi peserta atau calon abagai alat kontrol jika ada suaranya yang tidak sesuai secara berjenjang.

“Dengan begini, pertama, penyampaian informasi yang cepat. Yang kedua, Situng bisa menjadi alat kontrol bagi banyak pihak. Bagian KPU jadi alat kontrol kalau ada petugas kita yang salah dan nakal,” kata Arif Budiman seperti dikutip wartaekonomi.co.id (26-04-2019).

Perihal ada laporan kesalahan data Situng sebanyak di 9.440 TPS dari tim BPN Prabowo-Sandi, Arif menegaskan bahwa KPU terbuka jika ada koreksi terhadap data Situng. Menurutnya, sangat mungkin ada data keliru di Situng karena itu murni data di TPS. Data itu akan diinput oleh para oparator di KPU Kabupaten/Kota. Sangat mungkin operator keliru dalam menginput angka atau bisa jada ada kekeliruan KPPS dalam menyalin formulir C1. Tapi prinsipnya, jika ada kekeliruan pada data TPS akan dibetulkan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sedangkan jika ada salah input langsung dapat diperbaiki di tingkat KPU kabu[aten/kota.

“Data entri yang ditampilkan pada menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS. Jadi jika C1 itu tertulis 123 maka dimasukkan 123, ditulis apa adanya,” tutur Arif seperti ditulis Kompas.com (30-04-2019).

Rekapitulasi

Setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, selanjutnya adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tahapannya dari mulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan 5 Mei 2019 atau paling lama selama 17 hari. Rata-rata per kecamatan yang TPS-nya antara 100-200 bisa diselesaikan dalam rentang 5-7 hari. Tetapi bagi kecamatan yang jumlahnya lebih dari 500 bisa sampai dua minggu lebih. “Ada yang (jumlah TPS tiap kecamatan) hanya 100-200, tapi ternyata di beberapa daerah tertentu seperti di Tangerang Selatan, di Kota Surabaya, di Sidoarjo itu ada yang bahkan sampai 900 atau bahkan lebih dari 1000 TPS per kecamatan,” ujar Pramono U Thanthowi, anggota KPU RI sebagaimana dikutip Kompas.com (19-04-2019).

Di tingkat kabupaten, rekapitulasi dilakukan dalam rentang waktu 20 April sampai dengan 7 Mei. Kemudian di tingkat provinsi paling lambat tanggal 12 Mei 2019. Lalu, di tingkat pusat direncanakan tanggal 9 Mei 2019 dan diharapkan selesai sebelum tanggal 22 Mei 2019.

Di Kabupaten Banyumas, sampai dengan berita ini diturunkan masih melaksanakan rekapitulasi di tingkaat kabupaten. Menurut Hanan Wiyoko, rekapitulasi direncanakan berlangsung selama lima hari yakni tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2019. “Kita targetkan 5-7 kecamatan per hari jadi bisa selesai sesuai jadwal”, katanya ditemui di ruangannya.

Menurut Imam Arif Setiadi, pihaknya berharap seluruh permasalahan dapat diselesaikan. Prinispnya, seluruh masalah sedapat mungkin tidak di bawa ke provinsi. “Kami clear saja jika ada masalah. Seperti pada hari kedua (tanggal 30 April) kami sampaikan saja ada permasalahan seperti ini di kecamatan ini. Sikap kami menurut peraturan seperti ini. Bagaimana tanggapan saksi dan Bawaslu. Silakan”, ujar Ketua KPU Banyumas saat dimintai komentar tentang permasalahan pada saat rekapitulasi di hari kedua.

Siap Kawal Suara Rakyat

Seluruh jajaran KPU berkomitmen untuk menjaga integritas dan lembaga dalam mengawal suara rakyat. Terlebih, berdasarkan catatan beberapa survey antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS terbilang tinggi, diprediksi lebih tinggi daripada Pemilu 2019. Hal itu semakin mendorong KPU untuk taat asas dengan menjaga marwah lembaga agar kepercayaan dan legitimasi hasil Pemilu dapat dilindungi.

Pertaruhannya jelas, jika KPU dinilai oleh rakyat berhasil dan bertindak netral dalam Pemilu ini menjadi landasan Pemilu Jurdil di waktu mendatang. Sebaliknya, jika KPU dinilai cacat independensi dan integritas, maka rakyat tidak saja tidak percaya kepada lembaga KPU tetapi juga yang paling parah kehilangan kesabaran terhadap proses demokrasi yang telah susah payah dijalankan 20 tahun terakhir. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!