Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

DISKUSI ONLINE, MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

Dari kiri: Hanan WIyoko (Anggota KPU Kab Banyumas), Ahmad Rofik (Dosen Ilmu Politik FISIP Unsoed), Rif’an Muhajir (Anggota Bawaslu Kab Banyumas)

PURWOKERTO – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kabupaten Banyumas berjalan  lancar, aman dan tertib, namun tingkat partisipasi politik masih harus terus ditingkatkan. Partisipasi politik dimaknai bukan sekadar jumlah pemilih yang memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS), tapi juga partisipasi warga dalam pengawasan Pemilu dan menjadi penyelenggara pemilu. Dengan demikian diharapkan, pemilu bukan menjadi praktik demokrasi prosedural belaka tapi akan membuahkan demokrasi substansial.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi online bertema ‘Refleksi Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas,’ di kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas, Jumat (12/6) siang. Sebagai pembicara adalah Ahmad Rofik, MA dosen Ilmu Politik FISIP Unsoed, Hanan Wiyoko anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, dan selaku tuan rumah Rif’an Muhajir, anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas. Acara disiarkan live melalui channel Youtube Bawaslu Kabupaten Banyumas.

“Angka partisipasi pemilih Pemilu 2019 meningkat, namun disisi lain jumlah surat suara tidak sah juga masih banyak. Pemilih masih bingung dalam menentukan pilihan. Selain itu beban kerja petugas KPPS di TPS sangat berat menyelenggarakan pemilihan lima kotak suara sehingga ada yang sakit dan meninggal dunia karena kelelahan,”kata Hanan Wiyoko.

Ia menambahkan, presentase partisipasi pemilih atau jumlah kehadiran pemilih di TPS pada Pemilu 2019 berada di atas target. Tingkat kehadiran pemilih dalam Pilpres mencapai 79, 12 persen, Pemilihan DPR RI 78, 81 persen, pemilihan DPD mencapai 78, 90 persen, pemilihan DPRD provinsi mencapai 78, 81 persen, dan pemilihan DPRD kabupaten 78, 72 persen. Kemudian untuk surat suara tidak sah masih relatif banyak.

Surat suara tidak sah pada Pemilu Presiden 2019 mencapai 20.215 suara atau 1, 86 persen. Kemudian surat suara tidak sah pada pemilu legislatif DPR RI mencapai 108. 917 suara atau 10, 06 persen. Surat suara tidak sah pada Pemilihan DPD sebanyak 194.686 suara atau 17, 96 persen. Lalu Pemilu legislatif DRPD Provinsi jumlah surat suara tidak sah sebesar 153. 413 suara atau 14, 17 persen. Terakhir, Pemilihan DPRD Kabupaten surat suara tidak sah mencapai 75.249 suara atau 6,96 persen.

“Jumlah suara tidak sah paling sedikit ada di Pilpres cukup masuk akal karena pemilih memiliki pilihan dan mudah secara teknis memberikan suaranya. Namun dimungkinkan banyak pemilih kebingungan memberikan pilihan pada Pemilu Legislatif dan DPD,” kata Hanan yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ini. Dia menambahkan, untuk jumlah suara tidak sah Pemilihan DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2019 jumlahnya naik dibanding Pileg 2014 yang mencapai 4,38 persen.

Menurutnya, kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu sudah dilaksanakan oleh KPU Banyumas baik secara internal KPU beserta jajaran ad-hoc dan eksternal melibatkan parpol peserta pemilu dan stakeholder kepemiluan seperti pemkab, POLRI, media massa, dan tokoh masyarakat. Ia berharap, evaluasi dan rekomendasi terkait evaluasi penyelenggaraan pemilu bisa diperhatikan oleh pengambil kebijakan yang saat ini tengah membahas RUU Pemilu di DPR RI.

Kesempatan pemaparan, M Rif’an Muhajirin dari Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Banyumas menyampaikan selama tahapan Pemilu 2019, pihaknya menangani 24 pelanggaran, terdiri dari 3 pelanggaran administrasi dan 21 pelanggaran pidana. Untuk pelanggaran kode etik tidak ada pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Banyumas menyelesaikan dua sengketa terkait pendaftaran pencalonan anggota legislatif DPRD Banyumas dari PPP dan PBB.

“Kami berharap masyarakat ikut serta menjadi pengawas partisipatif dengan bersama-sama menggalakan desa atau komunitas anti politik uang. Juga ikut melakukan pencegahan ketika diduga akan adanya pelanggaran pemilu dan melaporkan ke jajaran Bawaslu jika diduga terjadi pelanggaran pemilu,” kata Rif’an.

Sementara itu, Ahmad Rofik menyoroti refleksi Pemilu 2019 dari partisipasi pemilih dan penindakan pelanggaran. Menurut anggota Panwaskab Banyumas periode 2003-2008 ini, sepakat bila Pemilu 2019 disebut pemilu yang kompleks dan menjadikan beban berat bagi penyelenggara, khususnya di tingkat TPS. Menurutnya ada beberapa catatan yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan ke depan, misalnya mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif dan menjadi penyelenggara pemilu. Kemudian perlunya regulasi kepemiluan yang tegas dan jelas diantaranya untuk menjerat pelaku politik uang, termasuk mewacanakan perlunya pembatasan usia maksimal bagi penyelenggara pemilu guna mengantisipasi kelelahan dalam menyelenggarakan pemilu. (hwo)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!