Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

DISKUSI VIRTUAL ANTISIPASI PERMASALAHAN PENUNDAAN PILKADA 2020

YOGYAKARTA – Kelas Tata Kelola Pemilu (TKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (23-04-2020), melaksanakan diskusi virtual dengan tema “Perlukah Mewaspadai Malpraktik dalam Penundaan Pilkada 2020?”. Diskusi yang dipandu oleh DR. Abdul Gaffar Karim ini, menghadirkan dua narasumber, yakni Arief Budiman (Ketua KPU RI) dan Abhan (Ketua Bawaslu RI). Partisipan yang mengikuti kegiatan ini cukup banyak, beberapa diantaranya adalah para anggota KPU dan Bawaslu di daerah, peneliti dan pengamat kepemiluan serta masyarakat umum.

Menurut Gaffar Karim, diskusi ini adalah salah satu tugas dari Kelas Assessement Pemilu yang dia ampu di Fisipol UGM. Sesi diskusi ini, menurutnya, bertujuan untuk menelaah konsep teoritik tentang Electoral Malpractice yang dipopuler oleh Sarah Birch dengan melihat kasus penundaan Pilkada 2020. Harapannya, dari konsep-konsep yang dapat diturunkan dan dipakai untuk melihat dan memetakan permasalahan dalam penundaan Pilkada 2020.

Arief Budiman menyambut baik adanya indikator untuk melihat potensi malpraktik dalam penundaan Pilkada. Arief lalu menyinggung beberapa opsi penundaan dengan syarat-syarat yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah. Menurut mantan anggota KPU Provinsi Jawa Timur ini, jika opsi 9 Desember yang dipilih, pihaknya meminta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sudah diundangkan paling lambat April 2020. Sebab, lanjut Arif, KPU harus menindaklanjuti dengan pembahasan penyusunan dan penetapan Peraturan KPU, utamanya yang terkait dengan tahapan.

Di samping itu, Arif juga menekankan bahwa Pandemi telah dinyatakan selesai atau setidak-tidaknya masyarakat telah diperbolehkan beraktifitas seperti biasa sampai akhir Mei. “Harapan KPU tentu saja dapat melaksanakan Pilkada di masa yang normal”, katanya. Maka, pihaknya berharap jika pemerintah dan DPR mempertimbangkan melanjutkan tahapan setelah selesainya masa pandemi, sebab banyak tahapan Pilkada yang membutuhkan partisipasi publik.

Disinggung apakah sudah ada keputusan jika Pilkada 2020 akan digelar Desember 2020, Arif menyatakan belum ada kepastian karena Perppu juga secara resmi belum diundangkan dan KPU sebagai pelaksana tahapan belum menetapkan PKPU tahapan.

“Jika Perppu sudah diundangkan dan KPU sudah menetapkan PKPU tahapan, maka baru ketahuan kapan akan dilaksanakan”, katanya.

Arief menambahkan jika memang Pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah. Rekayasa-rekayasa teknis, menurutnya, sudah dirancang agar tetap mengedepankan keselamatan penyelenggara dan pemilih. Opsi-opsi pengurangan jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS dan penambahan ruang minimal TPS untuk mengoptimalkan physical distancing telah dipikirkan dengan mengacu pada protokol kesehatan.

 

Langkah Bawaslu

Sementara itu, Bawaslu telah menyiapkan sejumlah antisipasi terkait dengan penundaan Pilkada dan sejumlah opsi yang diajukan oleh KPU kepada pemerintah. Menurut Abhan, pihaknya telah melakukan telaah untuk merevisi sejumlah indikator dalam Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) untuk Pilkada 2020 yang sebelumnya telah dirilis.

Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini kemudian menjelaskan sejumlah potensi pelanggaran di masa penundaan saat ini. Dia mencontohkan di suatu daerah ada pembagian sembako yang berlogo gambar pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kebetulan telah mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk mendaftarkan diri kembali menjadi pasangan pada Pilkada.

Lebih lanjut, Bawaslu selalu mengingatkan KPU agar semua langkah rekayasa teknis penyelenggaraan Pilkada di saat pandemi ini harus berdasarkan dasar hukum yang kuat, agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!