Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU, ADA BEBERAPA ASPEK YANG DISOROT

Komisioner dan sekretariat KPU Banyumas dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, Sabtu (31/08/2019)

BANDUNG – Sesuai tahapan, program dan jadwal Pemilu Serentak tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Amaris Jalan Cihampelas Nomor 171, Bandung. Kegiatan yang diikuti oleh komisioner, jajaran pejabat struktural dan para staf ini dilaksanakan sejak 30 Agustus sampai dengan 1 September 2019.

Ada beberapa aspek yang disorot dalam pelaksanaan evaluasi kali ini, yaitu penyusunan daftar pemilih, manajemen logistik, pembentukan badan penyelenggara ad hoc dan Tungsura. Setiap tema dibahas dalam tim kecil yang dipandu oleh salah satu komisioner didampingi Kasubbag yang membidangi.

Menurut Plt. Ketua KPU Banyumas, Suharso Agung Basuki tujuan hanya memfokuskan ke empat isu bukan berarti masalah yang lain tidak penting. Tetapi, menurutnya, jika semua masalah dibahas waktu yang dialokasikan tidak akan cukup. “Maka kita putuskan jadi empat isu saja, nanti dibahas dalam kelompok kecil. Hasilnya disampaikan dalam forum besar”, katanya.

Soal Regulasi, Solusi Masalah Mutarlih

Isu regulasi mengemuka dalam diskusi kelas I yang membahas isu pemutakhiran data pemilih. Kelas yang dipandu oleh Khasis Munandar ini berkesimpulan, pelaksanaan di KPU Banyumas hanya kepanjangan tangan dari KPU RI. Jadi apapun yang dikerjakan oleh KPU Kabupaten/Kota hanya bersifat eksekusi. “Ada regulasi yang sifatnya top down, misalnya yang kerap terjadi adalah edaran KPU kemudian diikuti oleh perubahan PKPU. Sumbernya biasanya dari masukan peserta Pemilu saat pleno terbuka”, ujar Ketua divisi Perencanaan dan data ini.

Khasis menilai selama ini banyak regulasi yang tidak meng-cover permasalahan di tingkat bawah. Misalnya, ada pemilih yang sudah meminta A5 dari tempat asal dan telah dicoret dari DPT, kemudian pemilih tersebut tidak jadi menggunakan A5 dan tetap memilih di tempat asal. Apakah pemilih tersebut dicatat sebagai DPT atau DPK (karena telah dicoret di DPT).

Leadership dan Gudang Yang Tidak Representatif

Hasil diskusi kelas manajemen logistik menyimpulkan bahwa manajemen logistik di tingkat kabupaten adalah masalah leadership. Kelas ini diampu oleh Plt. Ketua, Suharso Agung Basuki dan diampingi oleh Sekretaris dan Kasubag KUL.

Faktor leadership dalam manajemen logistik penting mengingat saat di lapangan tidak ada banyak kendala yang dihadapi dan itu membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Maka, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat secara komando agar masalah dapat diselesaikan.

Permasalahan diseputar logistik adalah pada pengelolaan yang membutuhkan volume gudang yang besar. Faktor ini menjadi kendala utama mengingat seluruh setting dan packing dilakukan di tingkat kabupaten. Dua gudang yang ada dirasa sangat kurang untuk mengelola 5 jenis surat suara dan perlengkapan TPS lainnya.

Syarat Kesehatan Penting untuk KPPS

Kelas ini diampu oleh Yasum Surya Mentari, selaku divisi SDM dan Parmas, didampingi oleh staf Subbagian Program dan Data. Isu utama yang muncul dari kelas ini adalah pada rekruitmen anggota KPPS di bulan Maret 2019. Satu hal yang penting adalah syarat kesehatan yang kerap diabaikan. Akibatnya, ada sembilan orang KPPS yang meninggal dunia dan 23 lainnya yang meninggal dunia di wilayah Kabupaten Banyumas.

Untuk itu, ke depan perlu diperhatikan syarat kesehatan bagi para calon anggota KPPS agar persoalan serupa tidak terulang. Di luar itu, PPS yang secara langsung menyeleksi calon anggota KPPS perlu untuk memahami kondisi calon memiliki riwayat penyakit berulang, seperti jantung dan stroke. Di samping itu, KPPS perlu untuk diberikan pemahaman yang memadai dan cukup tentang proses pemungutan dan penghitungan suara agar dapat mengelola tahapan secara cermat di TPS. Ini penting untuk mengurangi tekanan saat melaksanakan tugas.

Kerumitan Administrasi Hasil Penghitungan Suara

Kelas ini membahas persoalan yang menjadi concern divisi teknis di bawah koordinasi Hanan Wiyoko yang didampingi oleh Kasworo dan Hari Prihatmoko selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas dan Kasubbag Hukum. Kelas ini fokus membahas persoalan-persoalan pemungutan, rekapitulasi suara dan persiapan PHPU. Satu hal yang penting dari munculnya PHPU di Dapil Banyumas 5 adalah kekeliruan administrasi penghitungan suara oleh KPPS. Kekeliruan itu bermula dari beberapa TPS yang keliru menjumlahkan, double counting dan penulisan C1 yang tidak cermat. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!