Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

INTEGRITAS, KINERJA DAN PERTARUHAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sebagai penyelenggara Pemilu, kinerja KPU selalu disorot publik, baik saat menyelenggarakan tahapan maupun pasca Pemilu/Pemilihan. Menjaga integritas dan komitmen meningkatkan kinerja menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019 meninggalkan ingatan kolektif bagi publik sebagai Pemilu yang paling rumit dari sisi penyelenggaraannya. Di samping itu, publik juga menilai Pemilu 2019 yang lalu meninggalkan warisan akan kerasnya kontestasi antar-kandidat calon presiden. Setidaknya itulah yang terekam dalam pemberitaan media massa, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan Pemilu. Tentu saja sebagai penyelenggara, KPU merasa cukup bangga pernah menyelenggaraan Pemilu terumit di dunia. Tetapi di sisi lain publik juga tak lupa menyoroti kelemahan KPU baik dari sisi persiapan, pelaksanaan maupun kinerja KPU terkait penyelenggara di tingkat bawah.

Kasus yang menyeret komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, beberapa saat yang lalu menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia. Arief Budiman merasa prihatin dan terpukul atas kejadian itu. Meski begitu dia meyakini masyarakat tetap menaruh kepercayaan kepada KPU. “Tentu KPU tidak bisa memastikan karena itu pasti terserah pada masyarakat, pada publik,” kata Arief saat ditanya terkait kepercayaan publik kepada lembaga yang dipimpinnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020) seperti dikutip www.liputan6.com (13-01-2020). Arif meminta kepada seluruh jajaran KPU untuk lebih mawas diri dan menjaga betul integritas pribadi dan kelembagaan. Terlebih, sambung dia, KPU sedang dihadapkan pada penyelenggaraan Pilkada 2020 yang membutuhkan konsentrasi tinggi seluruh unsur penyelenggara di tingkat bawah.

Pentingnya Integritas bagi Penyelenggara Pemilu

Saat ini istilah integritas menjadi kata kunci untuk menunjukkan bentuk pemilu yang tanpa cacat dan sesuai dengan standar dan norma internasional. Tetapi, lebih dari itu, integritas juga harus dimaknai sebagai bentuk etika individu penyelenggara Pemilu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki  potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Singkatnya, seseorang yang berintegritas artinya ada konsistensi, komitmen akan nilai-nilai kejujuran.

Seseorang yang berintegritas artinya dia menunjukkan keutuhan kata dan laku. Konsistensi antara apa yang dikatakan dan manifestasi dalam sikap dan perilaku. Dia tidak saja menunjukkan konsistensi terhadap nilai-nilai yang dianut dalam kondisi dan situasi apapun, tetapi juga mantap untuk berkomitmen terhadap nilai yang dianutnya.

Sebaliknya, antonim dari berintegritas adalah kemunafikan. Ia inkonsisten dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Kerancuan dalam bersikap dan kelacuran dalam tindakan mencerminkan ada yang tidak utuh dalam dirinya. Sikap batin yang goyah dapat terjadi karena ada motif lain selain menunaikan tugas dan kewajibannya.

Sebagai sebuah komitmen, seorang penyelenggara Pemilu harus memiliki pijakan yang konsisten terhadap nilai-nilai dasar penyelenggara Pemilu. Komitmen itu juga harus termanifestasikan dalam kepatuhan terhadap kode etik penyelenggara Pemilu. Siapapun yang secara sadar telah mengikatkan diri sebagai penyelenggara, mau tidak mau, suka tidak suka ia telah menahbiskan dirinya terikat pada kode etik. Semua itu harus dijalani tidak saja sebagai bagian dari sumpah jabatan, tetapi juga sebagai bagian dari integritas personal. Inilah sebauah konsekuensi jabatan.

Dengan demikian, jika sebagai penyelenggara memiliki integritas yang baik, tentu saja kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, lebih-lebih manfaatnya akan kembali pada lembaga. Sebaliknya, jika integritas cacat, goyah dan limbung, maka efeknya tidak saja pada dirinya sendiri, tetapi yang lebih parah marwah lembaga ikut tercederai. Kepercayaan yang dibangun dengan susah payah dan berdarah-darah, jatuh seketika. Personal-personal yang punya integritas dan tanpa lelah menjaga marwah lembaga ikut terimbas. Satu yang cacat, membuat busuk seluruh lembaga. Dan itu jahat!

Integritas dan Kinerja

Salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan adalah tanpa lelah meningkatkan kinerja. Seluruh elemen KPU harus berupaya sekuat tenaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seperti di awal tahun ini, seluruh satker di lingkungan KPU telah melakukan perjanjian kinerja tidak saja sebagai kewajiban administratif tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik. Publik juga wajib tahu apa saja tugas pokok dan fungsi KPU baik pada masa penyelenggaraan tahapan, lebih-lebih yang tidak ada tahapan.

Melalui perjanjian kinerja yang dapat diakses, publik jadi tahu apa saja yang akan dilakukan seluruh satker KPU selama satu tahun ke depan, sehingga di akhir tahun publik dapat menilai pencapaian kinerja, kendala apa saja yang dihadapi dan tentu saja evaluasi yang dilakukan agar ke depan semakin baik. Publik jadi paham bahwa dengan keterbukaan informasi mereka dapat menilai sekaligus mengkritisi KPU sebagai organisasi publik. Kritik dan masukan adalah bentuk obat sekaligus cambuk bagi perbaikan KPU.

Disinilah letak pentingnya peningkatan kinerja sebagai bentuk nyata manifestasi integritas. Sebabnya jelas, seluruh aktifitas KPU dibiayai atas dana publik. Maka, integritas wajib dan harus ditubuhkan dalam bentuk nyata pencapaian kinerja yang optimal dalam pelayanan publik. Jelas, dalam peningkatan kinerja harus dibarengi dengan nilai yang lain, yakni profesionalitas. Integritas tanpa dibarengi dengan pelayanan publik yang profesional menjadi kata kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik kepada KPU.

Imam Arif Setiadi, di banyak kesempatan selalu mengajak jajaran KPU Banyumas harus tahu tugas pokok dan fungsinya. Maka, titik tekannya adalah bahwa semua pihak berilah pada negara lebih dari yang diharapkan. Negara sebagaimana perusahaan telah menganggarkan gaji dan tunjangan, maka semua pegawai hendaknya harus produktif dan meningkatkan produktifitasnya. “Melalui peningkatan kinerja, kita harus berikan lebih pada negara. Karena kalau kita berikan lebih, semua kebaikan itu akan kembali kita”, ujar Ketua KPU Kabupaten Banyumas saat rapat penandatanganan perjanjian kinerja (05-02-2020).

Integritas Saja Tidak Cukup

Pengalaman KPU RI periode 2012-2017 menjadi pelajaran berharga bagaimana meningkatkan kepercayaan publik melalui perbaikan kinerja. Pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2009 yang meninggalkan banyak catatan menjadi cambuk untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2014. Hal ini terekam dalam survei yang dilakukan oleh IFES (International Foundation for Electoral System) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pasca Pemilu 2014.

Dari 1.890 responden yang mewakili pemilih di seluruh provinsi di Indonesia, 90% responden menyatakan bahwa KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014 secara baik (well organized). Tingkat kepercayaan itu juga selaras dengan kepuasan terhadap kinerja KPU dalam hal pendidikan pemilih (79%), keakuratan dan kebenaran hasil Pemilu (77%), dan penyusunan daftar pemilih (74%).

Tren yang sama juga ditunjukkan dalam survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada bulan Mei 2017 untuk mengetahui lembaga-lembaga negara yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa KPU merupakan salah satu dari lembaga publik yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Survei ini melibatkan 1.500 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan dipatok pada angka 95% dan margin of error ditetapkan 2,5%. Hasil survei tersebut menempatkan KPU pada posisi keempat sebagai lembaga negara yang dipercaya publik (80%), setelah TNI (90%), Presiden (86%) dan KPK (86%).

Pasca Pemilu 2019, kepercayaan publik terhadap KPU memang cenderung menurun, yakni dari 82,3% pada September 2018 menjadi 78,1% pada September 2019. Menurut Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Deny JA yang melakukan survey itu menjelaskan bahwa fenomena keterbelahan politik yang tajam cenderung menyebabkan persepsi publik kepada pemilih cenderung menurun. Ini tidak saja dialami oleh KPU, tetapi seluruh lembaga negara. Tetapi apapun alasanya, KPU harus berbenah diri.

Meski begitu, kepercayaan terhadap KPU dan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya masih dapat dikatakan cukup tinggi. Ini menjadi modal berharga untuk penyelenggaraan Pilkada pada 2020. Namun, yang jelas perlu upaya sangat keras agar KPU menjadi lembaga publik yang dapat dipercaya. Seperti di singgung di atas, selain integritas dari orang-orang di dalamnya, KPU juga wajib meningkatkan kinerjanya.

Berkaca pada Pemilu 2014, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik. Pertama, KPU diwajibkan untuk banyak melakukan terobosan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Pemilu 2014 KPU banyak melakukan terbosan, diantaranya penggunaan teknologi informasi, afirmasi pencalonan perempuan dan masih banyak yang lain. Kedua, penataan organisasi juga harus dilakukan agar perumusan dan implementasi kebijakan dapat optimal dilakukan. Relasi yang baik antara komisioner dan sekretariat menjadi penting dalam konteks ini. Ketiga, peningkatan kualitas SDM juga tak boleh luput agar publik menaruh kepercayaan yang tinggi dari publik. SDM yang andal memungkinkan KPU dapat menyesuaikan dengan perubahan yang cepat dalam memenuhi ekspektasi publik. Keempat, peningkatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Ini penting agar KPU senantiasa selaras dengan suasana kebatinan publik. Langkah ini termasuk keterbukaan informasi kepada publik agar publik juga merasa bahwa KPU telah bekerja sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!