Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

KETUA KPU PROVINSI JAWA TENGAH: PRINSIPNYA KPU SIAP APAPUN OPSI PENUNDAAN PILKADA YANG DIPILIH

SEMARANG– Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan opsi kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020. Pada prinsipnya, opsi apapun yang dipilih oleh DPR dan pemerintah, KPU beserta seluruh jajarannya siap, termasuk bila Pilkada dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.
Demikian salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Yulianto Sudrajat, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah pada diskusi streaming “Ngobras” (Ngobrol Bareng Bawaslu) tentang “Opsi Pilkada 2020 : Persiapan Penyelenggaraan dan Pengawasannya”, Selasa (21-04-2020), di Pojok Pengawasan Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
Seperti diketahui, akibat dari pandemi Covid-19 KPU telah menunda empat tahapan, yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pemutakhiran data pemilih dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Akibat dari penundaan itu, KPU memberikan opsi kepada DPR dan Pemerintah untuk membuat dasar hukum penundaan Pilkada. Ada tiga opsi penundaan yaitu tiga bulan (Desember 2020), enam bulan (Maret 2021) dan dua belas bulan (September 2021). KPU memberi syarat, penundaan harus memiliki landasan hukum yang kuat.
“Pada prinsipnya KPU hanya melaksanakan perintah undang-undang. Jadi opsi apapun yang dipilih jajaran KPU siap”, ujar pria yang akrab disapa Drajat ini.
Drajat menambahkan meski opsi yang dipilih oleh DPR dan pemerintah opsi Desember 2020, syaratnya pemerintah sudah harus menjamin pandemi Covid-19 harus sudah selesai di akhir Mei 2020. Maka, sebisa mungkin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) juga setidaknya harus diundangkan pada bulan April ini.
Ditanya terkait kelanjutan tugas badan ad hoc yang sudah terbentuk, Drajat mengatakan akan tetap dipertahankan selama yang bersangkutan memenuhi syarat. Sebab, dirinya tidak menjamin sejak dilantik sampai dengan pemberhentian tugas sementara ini semua badan ad hoc masih memenuhi syarat.

Tetap Harus Berkualitas dan Utamakan Keselamatan
Pada kesempatan yang sama, M. Fajar Saka, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, memberikan catatan apapun opsi yang akan ditetapkan. Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah ini memberikan catatan bahwa penundaan tahapan jangan sampai mengurangi kualitas. Dia mencontohkan, jika kampanye nantinya dilakukan secara daring, harus juga diberikan kesempatan kepada pemilih yang ingin bertemu langsung dengan para kandidat. “Tapi kan ada orang lebih suka berjumpa. Informasi kepada pemilih tidak boleh berkurang”, katanya.
Disamping itu, Fajar juga menekankan apapun rekayasa yang ditempuh agar penyelenggaraan Pilkada tetap terlaksana hendaknya jangan sampai membahayakan penyelenggara dan pemilih. “Keselamatan penyelenggara dan pemilih juga harus terjamin”, pintanya. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!