Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

KPU Banyumas Rapat Koordinasi PDPB Dengan Bawaslu dan Parpol

Purwokerto, kab-banyumas.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas mengadakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama Partai Politik (Parpol) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Rabu (23/12/2020). Bertempat di aula KPU Kabupaten Banyumas, rakor PDPB ini bertujuan untuk menampung masukan dan saran dari Bawaslu dan Parpol terkait hasil evaluasi adanya penurunan PDPB di bulan Maret-Desember 2020.

“Penurunan tersebut dikarenakan kendala pada pembaharuan data terkait penduduk yang baru berusia 17 tahun dan penduduk pindahan yang telah mempunyai KTP Banyumas yang belum optimal.” kata Khasis Munandar Anggota KPU Banyumas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Khasis juga berharap Parpol turut berpartisipasi dalam PDPB dengan cara menyerahkan surat keterangan anggota yang sudah tidak aktif kepada KPU Kabupaten Banyumas. Kendala lain dari PDPB adalah rancunya regulasi pemilu apakah data PDPB atau Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir yang akan digunakan untuk pemilu selanjutnya.

Sedangkan Bawaslu Kabupaten Banyumas yang diwakili oleh Yon Daryono memberikan respon yang positif, dan menyatakan akan membantu monitoring kegiatan pendataan di SMA/sederajat maupun di desa/kelurahan. Bawaslu juga siap untuk bekerja sama dengan KPU dan mengingatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) untuk melibatkan Bawaslu dalam hal pendataan di desa/kelurahan. Bawaslu juga akan membantu KPU untuk berdiskusi dengan KPU Kabupaten Batang dan Jepara yang sudah bisa mengakses data pemilih di Dindukcapil.

Perwakilan PAN, Tajudin, juga menyatakan bahwa rekapan data pemilih di desa atau kelurahan itu lumrah karena kinerja sumber daya manusianya memang belum optimal. Tajudin juga mendesak agar Pemerintah Pusat segera membahas PDPB ini secara serius.

“Selama ini, KPU Kabupaten Banyumas telah menyampaikan hal ini, namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selalu terbentur oleh UU Kependudukan yang menyatakan bahwa Dindukcapil tidak boleh memberikan data kependudukan kepada siapa pun, termasuk KPU. Jadi, KPU Kabupaten Banyumas melakukan terobosan baru dengan mengadakan kegiatan KPU Mengajar di desa atau kelurahan yang sekaligus dilakukan untuk mengambil data.” jelas Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Imam Arif S. (wvg)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!