Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI

Pengaturan dana kampanye telah menjadi perhatian para pembuat undang-undang. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang semakin krusialnya pengaruh pembiayaan politik bagi kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh partai politik atau para calon. Merebaknya politisi atau pejabat publik yang terjerat tindak pidana korupsi dianggap sebagai bukti paling kuat dari tidak terkontrolnya pembiayaan politik pada saat Pemilu/Pilkada. Mereka melakukan fund raising dari sumber-sumber ilegal baik dengan alasan untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan ataupun mengumpulkan modal jika akan mencalonkan diri kelak pada Pemilu/Pilkada berikutnya. Maka tak mengherankan dari total 121 tersangka pada periode 2017-2018, 28 diantaranya adalah para pejabat yang dipilih melalui Pemilu, dengan rincian 21 kepala daerah dan 7 anggota DPR/DPRD.

Yang lebih parah, infiltrasi kepentingan uang pada Pemilu semakin menggerus nilai-nilai demokrasi substantif. Para calon atau kandidat tidak lagi responsif kepada kepentingan konstituen, tetapi cenderung akan berupaya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat kandidasi. Kondisi itu selanjutnya membuat kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik tidak lagi mencerminkan urusan-urusan publik. Alih-alih hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan segelintir kelompok.

Maka dari itu, esensi dari pengaturan dana kampanye adalah adanya pembatasan dan transparansi. Melalui pembatasan dan transparansi, medan kontestasi lebih setara antar-kandidat. Tidak ada lagi politisi yang mencalonkan diri hanya mengandalkan kekuatan sumberdaya material. Sebaliknya, para politisi yang merasa memiliki modal yang sedikit merasa percaya diri untuk berkompetisi dalam Pemilu/Pilkada. Ini dalam jangka panjang membuat proses politik dan demokrasi lebih sehat. Di samping itu, para pejabat publik yang terpilih juga merasa tidak terbebani untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

LPSDK

LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sumbangan dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan jasa. Uang dapat berupa uang tunai, cek, bilyet giro, dan surat berharga lainnya. Dana Kampanye dalam bentuk barang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta Dana Kampanye dalam bentuk jasa yang berarti pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh peserta pemilu.

LPSDK merupakan sebuah laporan yang memuat seluruh penerimaan sumbangan untuk partai politik yang digunakan untuk kampanye mulai periode 23 September 2018 – 1 Januari 2019. Sumbangan itu bisa berasal dari kas partai politik itu sendiri, calon legislatif dan sumbangan dari lembaga atau perusahaan lain yang sah menurut hukum.

Bagi partai politik, sumber pembiayaan dapat berasal dari partai politik, calon anggota DPR/DPRD dan sumber lain yang legal. Sumbangan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa. Klausul sumbangan lain yang yang sah menurut hukum dapat berupa sumbangan dari perseorangan, kelompok atau dari badan usaha non-pemerintah. Batasannya, jika dari perseorangan paling banyak Rp 2,5 milyar dan sumbangan dari kelompok maksimal Rp 25 milyar.

LPSDK Nasional

Sesuai regulasi, sebanyak 16 partai politik beserta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan 02 telah menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU). “Seluruh parpol dan tim kampanye nasional pasangan calon datang melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye sebelum pukul 18.00 WIB,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Rabu (2/1/2019), sebagaimana dikutip dari www.tribunnews.com.

Menurut data yang dilansir KPU, data yang dihimpun oleh KPU menunjukkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin LADKsebesar Rp 11.901.000.000,00 dan LPSDK sebesar 44.086.176.801. Sedangkan pasangan calon nomor 02 Prabowo-Sandi LADK Rp 2.000.000.000,00 dan LPSDK sebesar Rp 54.050.911.562,00.

Sementara itu, LPSDK Partai Perindo tercatat sebagai partai politik dengan nilai penerimaan sumbangan dana kampanye paling banyak. Jumlah sumbangan yang diterima partai yang dipimpin Harry Tanoesoedibjo itu sebanyak Rp 82.636.791.919,00. Urutan berikutnya, Partai Nasdem melaporakan sumbangan dana kampanye sebesar Rp 74.978.445.682. Di bawah Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nilai penerimaan sumbangan dana kampanye mencapai Rp 53.541.544.750. Sementara itu, partai politik dengan nilai penerimaan sumbangan dana kampanye paling rendah adalah Partai Berkarya, yaitu sebesar Rp 2.821.000.

Sebelum menyerahkan LPSDK, partai politik peserta pemilu sudah lebih dulu menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) pada 22 September 2018. Berikut data rekapitulasi LADK dan LPSDK yang dihimpun KPU berdasar nomor urut partai politik peserta pemilu 2019:

  1. PKB: LADK Rp 1.310.000.000 LPSDK Rp 17.707.581.614.
  2. Gerindra LADK Rp 71.748.372.183 LPSDK Rp 51.041.044.150.
  3. PDI-Perjuangan LADK Rp 102.028.526.952 LPSDK Rp 11.268.876.172.
  4. Partai Golkar LADK Rp 110.000.000 LPSDK Rp 19.799.676.576.
  5. Partai Nasdem LADK Rp 505.000.000 LPSDK Rp 74.978.445.682.
  6. Partai Garuda LADK Rp 1.000.000 LPSDK Rp 2.180.000.000.
  7. Partai Berkarya LADK Rp 28.622.640.000 LPSDK Rp 2.821.000.
  8. PKS LADK Rp 12.094.459.000 LPSDK Rp 33.622.635.000.
  9. Partai Perindo LADK Rp 1.000.000 LPSDK Rp 82.636.791.919.
  10. PPP LADK Rp 510.000.000 LPSDK Rp 12.413.250.000.
  11. PSI LADK Rp 10.683.163 LPSDK Rp 21.332.813.567.
  12. PAN LADK Rp 50.000.000 LPSDK Rp 53.541.544.750.
  13. Partai Hanura LADK Rp 13.000.000 LPSDK Rp 11.988.064.632.
  14. Partai Demokrat LADK Rp 299.860.000 LPSDK Rp 33.219.486.950.
  15. PBB LADK Rp 16.421.530.059 LPSDK Rp 219.500.
  16. PKPI LADK Rp 37.276.408 LPSDK Rp 1.199.209.251.

 

LPSDK di Kabupaten Banyumas

Di Kabupaten Banyumas, 16 partai politik dan 2 tim pemenangan Paslon menyerahkan LPSDK dalam tiga rangkap dan satu dalam bentuk softcopy. Sebelumnya, KPU Kabupaten Banyumas telah berupaya seoptimal mungkin memfasilitasi peserta Pemilu dengan menyelenggarakan bimbingan teknis Penyusunan LPSDK bagi pimpinan dan operator partai politik. Selain itu, juga telah dibentuk Help Desk Dana Kampanye sebagai sarana konsultasi peserta Pemilu.

Sementara itu, berdasarkan regulasi tidak ada sanksi bagi peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LPSDK.

“Untuk LPSDK ini tidak ada sanksi bagi yang tidak melaporkan, tapi Saya berterima kasih karena semua peserta pemilu yang ada di Kabupaten Banyumas sadar akan pentingnya Laporan Sumbangan Dana kampanye ini” kata Suharso Agung Basuki, anggota yang membidangi bidang hukum dan pengawasan.

Untuk diketahui, LPSDK ini diumumkan di website KPU Kabupaten Banyumas dan juga papan pengumuman. Adapun rincian sumbangan dana kampanye peserta Pemilu adalah sebagai berikut :

  1. PKB melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 324.887.890,00.
  2. Partai Gerindra melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 1.139.133.860,00
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 686.676.000,00.
  4. Partai Golkar melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 153.164.645,00.
  5. Partai Nasdem melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 373.803.020,00.
  6. Partai Garuda melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 0,00
  7. Partai Berkarya melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 15.880.000,00.
  8. PKS melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 445.644.600,00.
  9. Partai Perindo melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 60.200.000,00.
  10. PBB melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 448.250.000,00.
  11. PSI melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 0
  12. PAN melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 227.338.125,00.
  13. Partai Hanura melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 2.439.400,00.
  14. Partai Demokrat melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 187.935.500
  15. PBB melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 1.500.000,00.
  16. PKPI melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 9.330.250,00.
  17. Tim Pemenangan Nomor Urut 1 Jokowi-Makruf melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 0,00.
  18. Tim Pemenangan Nomor urut 2 Prabowo- Sandi melaporkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 2.000.000,00.

Setelah Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ini diterima oleh KPU Kabupaten Banyumas, maka selanjutnya 1 rangkap diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Banyumas dan 1 rangkap lagi diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. (Sigit_SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!