Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

MERAWAT DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Persoalan data pemilih kerap dijumpai dalam penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, pemilih ganda, invalid, belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih pindahan, pemilih disabilitas, dan lainnya. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memastikan warga negara yang sudah memenuhi syarat akan tercatat sebagai pemilih. Karena itu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan penting dilakukan. Bagaimana KPU Kabupaten Banyumas melakukan pemutakhiran pasca Pemilu?

Anggota KPU RI, Viryan Azis terkait persoalan data pemilih mengatakan ada 11 isu strategis berdasarkan catatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilu sebelumnya. Sebelas isu strategis tersebut di antaranya (1) hak memilih bagi pemilih disabilitas, (2) informasi pada DP4, (3) analisis dan sinkronisasi DPT dengan DP4, (4) Tugas PPDP dan PPS dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), (5) kegiatan coklit. Kemudian (6) penyusunan daftar pemilih, (7) penyampaian dan pengumuman DPS, (8) masukan dan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan, (9) pemilih rentan pendataan korban bencana alam, (10) pemilih di lapas dan di rumah sakit, kemudian (11) pendaftaran dan perlindungan kerahasiaan data pribadi pemilih.

Viryan seperti dikutip dari Republika.co.id, mengatakan 11 isu strategis tersebut kemudian dikelompokan ke dalam tiga hal. Yakni, (1) perlindungan hak pilih warga negara. Untuk menjamin  hak pilih warga negara yang dijamin konstitusi, maka KPU memastikan bahwa warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih  masuk dalam daftar pemilih, (2) penguatan hulu data pemilih dan proses kegiatan penyusunan daftar pemilihan.

Menurutnya, penguatan hulu data tersebut dibuat menjadi lebih detail, dan bertujuan membuat pemilih menjadi lebih nyaman. Seperti diketahui dalam Pemilu 2019, masih ada kesalahan data misalnya terpisahnya pemilih satu keluarga di beberapa lokasi TPS. Kemudian (3) peningkatan keterbukaan data. Ia menuturkan, ada prinsip semakin terbuka kegiatan dalam penyelenggaraan pemilu akan semakin dipercaya publik.

Terkait pengelolaan data pemilih dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa catatan evaluasi perbaikan seperti tertuang dalam Buku Laporan Kegiatan Pemilu 2019. Beberapa hal anatara lain :

  1. Banyaknya data pemilih yang invalid atau rusak. Pemecahan yang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat desa / kelurahan setempat yang memiliki data kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Banyaknya data ganda, tidak memenuhi syarat, dan belum terdaftar sebagai pemilih. Pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan membentuk posko pengaduan pemilih, mengadakan pertemuan dengan kepala keluarga dan rukun tetangga / rukun warga, dan melaksanakan coklit terbatas dalam Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMHP)
  3. Sulitnya mengunggah atau mengolah data pemilih dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) akibat aplikasi yang berjalan tidak semestinya. Pemecahan masalah melakukan koordinasi dengan operator pusat dan mengikuti sistem pembagian waktu pengoperasian Sidalih yang ditentukan berdasarkan pembagian wilayah.
  4. Sulitnya pelayanan form daftar Pemilih Tambahan (untuk mengakomodir pemilih pindah memilih). Upaya yang dilakukan dengan melakukan upaya jemput bola pelayanan A5 di kampus, pondok pesantren, rumah sakit, dan pelibatan PPS/PPK.

Untuk data pemilih Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas dalam tiga kategori yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) tersaji dalam tabel di bawah ini

Jumlah Data Pemilih Pemilu 2019 Kab. Banyumas dalam 3 Kategori

Terkait pemutakhiran data pemilih pasca Pemilu 2019, Ketua KPU Kabupaten Banyumas, ImamArif Setiadi mengatakan akan dilakukan pemeliharaan sesuai arahan KPU RI dan diteruskan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Arahan tersebut diantaranya pemeliharaan DPT, lalu menginput by name pemilih DPK.

Langkah lain yang dilakukan adalah menggelar rapat lintas stakeholder (pemangku kepentingan) terkait data pemilih. Instansi yang diundang antara lain Dindukcapil, rumah sakit, kampus, lapas, dan pondok pesantren. Termasuk hadir sebagai undangan adalah jurnalis untuk dimintai masukan terkait penyusunan daftar pemilih.

“KPU tidak memiliki tenaga atau kepanjangan tangan yang bisa menjangkau hulu data di tingkat desa / keluarahan. Sehingga bila ada pemilih pindah domisili atau meninggal tidak bisa otomatis terdeteksi di data kami atau sistem Sidalih,” kata Imam.

Sehingga menurutnya upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Dindukcapil Kabupaten Banyumas. Pun koordinasi ini mengalami tantangan mengingat pihak dinas sistemnya menunggu laporan dari bawah dan tidak mesti terkonsolidasi data dari hulu.

“Koordinasi yang dilakukan 6 bulan sekali,” kata Imam.

Pemiliharaan data pemilih yang dilakukan juga terkait pemilih input nama DPK. Bisa dibilang ini pekerjaan membutuhkan ketekunan dan waktu tidak sedikit mengingat tidak semua unsur data pemilih DPK tersedia. Misalnya, data C7-DPK dari TPS tidak lengkap atau bahkan tidak ditemukan dalam kotak, maka ini menjadi hambatan. Cara yang dilakukan bekerjasama dengan Dindukcapil untuk melakukan pengecekan bersama.

“Pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan pasca pemilu. Apalagi Kabupaten Banyumas tidak ada Pilkada Serentak 2020 sehingga cukup waktu untuk melakukan kegiatan pemutakhiran,” kata Khasis Munandar, Anggota KPU Kabupaten Banyumas yang membidangi Divisi Program dan Data. (hwo)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!