Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

NASIB PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah serius, dan keselamatan bersama harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, seluruh pihak harus duduk bersama untuk membahas nasib demokrasi lokal di tengah pandemi.

Seiring meningkatnya penyebaran Covid-19, sejumlah daerah mulai menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas penduduk, penjarakan fisik dan pelarangan kerumunan massa. Akibatnya, banyak aktifitas pemerintahan, ekonomi, dan sosial terganggu.

Sampai dengan 30 Maret 2020 pukul 15.45 WIB, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan total jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 1.414 pasien dan tersebar di 31 provinsi seperti dikutip www.tirto.id Senin (30-03-2020). Data itu hanya untuk pasien yang terkonfirmasi positif. Jadi belum termasuk mereka yang dikategorikan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Sebagai langkah tanggap-darurat, KPU telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 23 Maret 2020 untuk menghentikan empat tahapan Pilkada yaitu pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), pemutakhiran data pemilih dan verifikasi bakal pasangan calon perseorangan. Menurut komisioner KPU Viryan, langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Civid-19 karena tahapan-tahapan itu berpotensi adanya kerumunan massa. “Jadi yang KPU tunda itu tahapan penyelenggaraan, dan bukan waktu pemungutan suara,” kata Viryan kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Senin (23/03), seperti dikutip dari www.bbc.com (24-03-2020). Meski begitu, lanjut Viryan, penundaan tidak berarti pengunduran waktu pemungutan suara. Pemungutan suara tetap dilaksanakn pada 23 September 2020.

Sejumlah pihak mengapresiasi dan memaklumi langkah yang diambil KPU. Pasalnya, jika tahapan Pilkada dilanjutkan akan berpotensi menyebarluaskan virus. Meski begitu, sejumlah pihak menyatakan bila satu tahapan ditunda, KPU juga memikirkan kelanjutan tahapan lain. Sebab, menunda satu tahapan akan berimbas pada tahapan berikutnya, termasuk waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Berkaca pada kondisi itu mulai muncul opsi untuk melakukan penundaan Pilkada. Penundaan dalam arti seluruh tahapan yang belum dilaksanaan yang artinya akan berimbas pada pengunduran waktu pemungutan suara. Alasannya, saat ini daerah yang sedang melaksanakan Pilkada sudah banyak yang mengkonfirmasi kasus positif korona. Ini tentu sangat berbahaya. Dikhawatirkan jika tahapan Pilkada tetap dilanjutkan, akan berpotensi membahayakan tidak hanya para penyelenggara, tetapi juga masyarakat. Pasalnya, tak dapat dimungkiri banyak dari tahapan  Pilkada yang membutuhkan interaksi banyak pihak dan mensyaratkan adanya banyak pengumpulan orang. Hal lainnya adalah KPU dianggap tidak sensitif terhadap kondisi disekitarnya, bila ngotot tetap melanjutkan tahapan Pilkada.

Daerah Pilkada Terimbas

Menurut data Litbang Kompas per 30 Maret 2020, dari total 270 daerah yang sedang menyelenggarakan Pilkada, 62 daerah telah mengkonfirmasi kasus positif korona (22,96 persen). Untuk tingkat provinsi, hanya menyisakan Provinsi Bengkulu saja yang belum mengkonfirmasi kasus positif. Sedangkan untuk kabupaten/kota dari total 261 daerah, 54 daerah sudah ditemukan kasus positif atau 20,68%.

Sebagai contoh Kota Depok yang akan menyelenggarakan Pilwakot 2020 telah mengkonfirmasi kasus positif. Bahkan pasien pertama dikonfirmasi berdomisili di Kota Depok. Segera setelah itu, pemkot Depok berbenah dan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk pengendalian penyebaran.

Langkah serupa dilakukan di tempat lain. Misalnya di Kota Surakarta. Setelah satu orang positif corona meninggal dunia, Walikota Surakarta segera memberlakukan KLB (Kejadian Luar Biasa) yang membatasi aktifitas warga.

Kondisi ini tentu sangat menghambat kelangsungan tahapan, terlebih saat ini banyak tahapan yang mensyaratkan partisipasi publik, seperti pemutakhiran data pemilih. Ini tentu saja menjadi point penting bagi segenap pemangku kepentingan untuk memikirkan ulang kelanjutkan tahapan Pilkada, sambal mencari alternatif-alternatif yang tidak saja tetap menjaga keselamatan warga tetapi juga tidak mengurangi proses demokrasi yang sedang berjalan.

Muncul Tiga Opsi

Desakan untuk melakukan penundaan seluruh tahapan Pilkada semakin kencang. Anggota DPR RI, Arwani Thomafi menilai KPU punya dua alternatif yang tersedia dalam UU Pilkada yaitu opsi pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan. Kedua opsi ini dilakukan karena ada gangguan yang mengharuskan adanya alternatif agar keselamatan warga menjadi yang utama. Hanya saja KPU wajib untuk memetakan wilayah terdampak secara obyek sebelum memutuskan kedua opsi tersebut. “Dalam konteks saat ini, persoalan virus corona dapat masuk dalam kategori gangguan lainnya,” ujar Arwani dikutip dari www.kompas.com (Senin, 16-03-2020).

Senada dengan Thomafi, Direktur Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan KPU memiliki legitimasi kuat untuk menunda pelaksanaan Pilkada jika dinilai membahayakan keselamatan terkait penyebaran Covid-19. “Kalau KPU dulu saja bisa menemukan legitimasi untuk melarang pencalonan mantan napi korupsi di tengah perdebatan hukum yang ada, tentu akan lebih mudah saat ini bagi KPU dalam merumuskan landasan hukum penundaan implementasi tahapan Pilkada,” ujar dia seperti dikutip dari www.kompas.com (Selasa, 17-03-2020).

Titi merinci, pasal Pasal 120 Ayat (1) UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan “Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan”. Menurutnya, KPU bisa saja menunda beberapa tahapan dengan opsi pemungutan suara tetap pada 23 September atau menunda seluruhnya termasuk tahapan pemungutan suara.

“Mestinya KPU tidak membiarkan jajarannya berada dalam risiko sekecil apapun yang bisa berpotensi mereka terpapar penyebaran virus corona,” ujar Titi.

Atas dasar itu, KPU menawarkan tiga opsi penundaan pelaksaaan Pilkada termasuk mengundurkan tahapan pemungutan suara. Menurut Ketua KPU, Arief Budiman, KPU mengajukan ketiga opsi melihat situasi dan kondisi penanganan wabah Covid-19. Opsi pertama, kata Arief, adalah menunda pemungutan suara hanya tiga bulan saja, yakni menjadi Desember 2019. Opsi ini diasumsikan wabah telah mereda sampai dengan Juni 2020.

Akan tetapi, kata Arif, pelaksaan pemungutan suara dapat diundur sampai dengan Maret 2021 karena diasumsikan wabah baru akan mereda pada Oktober 2020. Artinya, KPU memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan seluruh tahapan.

Dan opsi ketiga memundurkan pelaksanaan sampai dengan September 2021 atau setahun penuh dengan pertimbangan KPU tidak mungkin untuk menunda waktu Pilkada berkali-kali. Jadi mengundurkan waktu setahun penuh dinilai sebagai opsi yang terbaik.

“Awalnya kami mau bulan Juni 2021, tetapi kami berpikir, kalau ini dilakukan penundaan berkali-kali misalnya karena sesuatu hal, maka tidak cukup luang waktu yang sudah kami lakukan penundaan. Maka opsi yang paling panjang adalah ditunda selama satu tahun. Jadi akan dilakukan September 2021,” ucapnya.

Hanya saja, kata Arief, mengundurkan waktu Pilkada sampai setahun penuh juga akan menimbulkan konsekuensi. Arief menilai persoalan seperti sinkronisasi data pemilih juga harus dipikirkan. Di mana yang berhak memilih pasti sudah berbeda setahun kemudian karena Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sudah pasti banyak mengalami perubahan. Belum lagi Pilkada di daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatan pada September 2021, juga menimbulkan pertanyaan. Dengan kondisi itu, tentunya banyak daerah yang kepala daerahnya harus diisi oleh penjabat dan pasti durasinya akan lebih lama akibat tahapan ditunda selama setahun penuh.

Hasil Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara KPU, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu dan Komisi II DPR RI akhirnya menyepakati opsi yang diajukan oleh KPU akan dibahas lebih lanjut. Kemudian penundaan Pilkada harus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), sebab terlalu riskan jika KPU hanya berpedoman pada UU yang sudah ada. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!