Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

ON FIRE SAMBUT PEMILU SERENTAK

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 tinggal menghitung hari. Peraturan KPU yang mengatur hal teknis kegiatan pemungutan suara, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan calon terpilih telah terbit. Mari sambut datangnya Pemilu 2019. Semua harus siap, on fire sukseskan Pemilu.

Pemilu Tahun 2019 disebut sebagai pemilu serentak karena untuk kali pertama digabungkan lima jenis pemilihan dalam satu gelaran pelaksanaan. Lima jenis pemilihan yang digabungkan adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD RI, Pemilihan DPRD provinsi, dan Pemilihan DPRD kabupaten/kota. Dari aspek teknis penyelenggaraan pemilu, ini diprediksi bakal menjadi pemilu yang super. Dengan kata lain, butuh tenaga ekstra untuk menyukseskan sejak pelayanan TPS dibuka hingga proses rekaptiulasi usai.
Meski diprediksi rumit, kinerja para penyelenggara pemilu tidak boleh kendur. Harus semangat. Nantinya pada 17 April 2019, ada 5.437 TPS yang akan melayani pemilih kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.350.981 orang dan ditambah pemilih dari dua kategori lainnya yakni Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pelayanan hari-H pemungutan suara nantinya melibatkan sebanyak 38.059 petugas KPPS (Kelompok Penyelanggara Pemunguta Suara) dan 10.874 orang tersebar se-antero Kabupaten Banyumas.

Tantangan Kesuksesan
Banyaknya pemilih yang harus dilayani, serta banyaknya jumlah KPPS dan Linmas yang akan bertugas menjadi tantangan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banyumas. Tantangan pertama adalah kehadiran pemilih di TPS untuk memberikan hak pilihnya. KPU Republik Indonesia mematok target nasional angka partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Jumlah ini tidak jauh terpaut dari capaian partisipasi pemilih pada Pilkada Banyumas dan Pilgub Jateng 2018 lalu yang hampir menyentuh 75 persen.

Tentu kita optimis, target nasional bisa tercapai. Mengingat tiada henti KPU Banyumas melakukan sosialiasi kepemiluan ke berbagai basis pemilih, serta melakukan kombinasi metode sosialiasi, yakni secara langsung (tatap muka, dialog, interaktif) maupun tidak langsung (penyebaran bahan sosialisasi).

Juga metode online, dengan memanfaatakan beragam jaringan media dan media sosial yang dipunya untuk menggaungkan pemilu dan menggugah kesadaran pemilih datang ke TPS nantinya.
Tantangan kedua kesuksesan pemilu terletak pada sukses teknis penyelenggaraan. Hal ini bisa diraih dengan kunci sumber daya manusia (SDM) penyelenggara yang memahami regulasi teknis. Bukan hal yang mudah, namun bisa diperjuangkan. Caranya dengan bimtek yang masif dan intens bagi penyelenggara di tiap tingkatan, termasuk bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Permasalahan klasik yang umumnya dijumpai terletak pada persoalan anggaran kebutuhan bimtek. Anggaran bimtek yang minim harus disiasati dengan kreatif agar bisa menjangkau sasaran bimtek, yakni frekunensi pelatihan serta kualitas penyampaian materi yang berbobot. Dal hal ini materi diberikan dalam bobot yang lebih banyak ke praktik, misalnya simulasi pemungutan suara maupun diskusi pemecahan kasus persoalan di TPS.

Patuhi Regulasi
Kunci kesuksean penyelenggaraan Pemilu di antaranya terletak pada kepatuhan terhadap regulasi. Kegiatan Pemungutan Suara Pemilu 2019 diatur dalam PKPU RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Kemudian PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi dasar kegiatan rekapitulasi berjenjang dari PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU provinsi hingga KPU RI. Serta PKPU RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Ketiga PKPU ini bisa disebut menjadi satu paket untuk kesuksesan Pemilu.


Selain menjadi pedoman penyelenggara Pemilu, regulasi tersebut juga menjadi acuan pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu RI beserta jajarannya hingga ke Pengawas TPS. Dengan demikian perlu adanya keseragaman pemahaman terhadap PKPU No 3, 4, dan 5 Tahun 2019. Perbedaan tafsir bisa menimbulkan perbedaan dan pemaknaan sikap terhadap suatu peristiwa di TPS. Hal ini tentu tidak kita inginkan.
PKPU No 3 Tahun 2019 perlu dipahami oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPPS yang akan bertugas melayani pemilih. Dalam PKPU pemungutan suara ini, ada beberapa poin penting, antara lain :
1. Bagi pemilih kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diberi waktu untuk mengurus pindah memilih H-30 sebelum hari H. (Pasal 8). Hal ini dimungkinkan akan menyulitkan bagi pemilih yang tidak bisa mencoblos di TPS terdaftar dikarenakan sebab mendadak, misalnya pasien dan keluarga pasien yang sakit saat hari pemungutan suara.
2. Bagi pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) akan dilayani bila mampu menunjukkan KTP elektronik. (Pasal 9). Hal ini diprediksi akan menimbulkan masalah bila ada warga setempat yang tercatat di DPT luar daerah namun sudah memiliki KTP elektronik di tempat tinggalnya saat ini.
3. Hal teknis perihal membuka kotak suara serta penyelesaian apabila terjadinya surat suara salah masuk ke dalam kotak lain. (Pasal 52). Hal ini dilakukan menjelang proses penghitungan suara.
4. Cara membaca tanda coblos pada surat suara (Pasal 54-56). Materi ini harus dipahami dan dikuasi oleh KPPS, mengingat sah atau tidaknya surat suara menjadi kewenangan KPPS.
5.Untuk mempermudah kerja KPPS dalam proses pembuatan salinan, diperkenankan untuk dilakukan pembuatan salinan menggunakan teknologi. (Pasal 53). Penjelasannya adalah, KPPS membuat salinan tulisan tangan pada C1-KPU hologram dan C1-KPU untuk dokumen Situng. Kemudian salinan C1-KPU untuk para saksi, pengawas TPS, serta yang akan dipasang di TPS, PPS, dan untuk PPK dibuat dengan cara memfotokopi atau scan. Ini dirasa memudahkan kinerja KPPS. Bila tidak menggunakan metode penyalinan dirasa akan memakan waktu lama dan menguras energi petugas. Dimungkinkan bisa selesai pagi hari alias lembur, Stamina dan kesehatan petugas KPPS harus benar-benar fit dan sehat.


Selain poin di atas, beberapa penegasan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 adalah perihal pembagian tugas KPPS, alur pelayanan pemilih termasuk bagi penyandang disabilitas, pasien serta keluarganya. Termasuk perihal pengadministrasian hasil pemilu di TPS hingga proses pengembalian logistik ke dalam kotak dan penyerahan ke tingkat yang lebih tinggi.
Hal penting lainnya adalah perihal kejadian khusus di TPS. Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 diatur soal mekanisme Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta pemungutan dan penghitugan suara di luar negeri (Pasal 96-219).
Pemahaman terhadap isi PKPU Nomor 3 Tahun 2019 lebih lanjut akan dimatangkan untuk PPK, PPS, dan KPPS dengan model bimtek berjenjang. Untuk kesuksean Pemilu, semua pihak harus bersiap. Harus on fire. (hwo)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!