Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

PEMILU 2019, APA YANG PERLU DIPERBAIKI?

Pemilu 2019 merupakan pertama kalinya dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD dengan Pemilu Presiden dalam satu waktu tahapan. Sejak 2004 saat presiden dipilih langsung oleh rakyat, memang selalu dilaksanakan beberapa bulan setelah Pemilu Legislatif dilaksanakan. Saat itu, hasil Pemilu Legislatif selalu menjadi syarat untuk pencalonan pada Pemilu Presiden. Partai politik peserta Pileg juga memiliki waktu dan sumberdaya yang cukup untuk berkonsentrasi di masing-masing Pemilu. Di sisi lain, masyarakat tidak dipusingkan dengan teknis menggunakan hak pilih di TPS.

Menyoal Keserentakan Pemilu

Tetapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukkan oleh Effendi Ghazali untuk judicial review atas UU Nomor 42 Tahun 2008, MK mengabulkan untuk menyerentakan Pemilu eksekutif dan Pemilu Legislatif.

Alasan MK mengabulkan keserentakan Pemilu kurang lebih didasari oleh, pertama, mempertegas sistem presidensialisme di Indonesia. Harapannya, ketika Pemilu dilaksanakan secara serentak, Presiden tidak memiliki beban politik pada saat kandidasi dengan partai politik. Ini meminimalkan adanya transaksi sesaat antara kandidat dengan peserta partai politik.

Kedua, mengurangi biaya penyelenggaraan Pemilu yang sangat besar. Dengan disatukannya penyelenggaraan Pemilu eksekutif dan legislatif, biaya Pemilu akan lebih efisien. Alasannya, jelas abiaya terbesar Pemilu adalah pada pengeluaran honorarium badan ad hoc yang mencapai lebih dari 60 peren. Maka, dengan pemungutan dilaksanakan satu waktu anggaran negara akan lebih hemat.

Memang, alasan diserentakan Pemilu mengurangi kejenuhan masyarakat karena pelaksanaannya hanya sekali waktu. Akan tetapi, pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak menimbulkan masalah lain. Satu yang patut untuk dicatat adalah terabaikannya Pemilu Legislatif dibandingkan dengan Pemilu Presiden. Publik lebih antusias untuk menyimak, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Pemilu Presiden. Sedangkan Pemilu legislatif ralatif terabaikan. Misalnya, publik tidak merasa butuh untuk mencari informasi visi, rekam-jejak dan latar belakang calon legislatif. Visi-misi partai politik juga tidak banyak didiskusikan di ruang publik.

Inilah yang menjadi kekhawatiran para pegiat Pemilu. Menurut Titi Anggraini, Direktur Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem), akibat dari masyarakat lebih tertarik pada Pilpres membuat pemilih kurang adil untuk menelusuri rekam-jejak calon anggota Legislatif. “Mereka akan cenderung untuk lebih konsentrasi pada pemilu presiden ketimbang pemilu legislatif yang akhirnya caleg pun mestinya ditelusuri rekam jejaknya, ditelusuri apa programnya tidak dinilai secara proporsional dan baik oleh para pemilih”, ungkap Titi seperti dikutip www.kompas.com (11-05-2019).

Selain itu, asumsi-asumi keserentakan Pemilu 2019 juga banyak tidak terbukti. Misalnya, dengan keserentakan Pemilu pemilih diasumsikan akan memilih partai politik yang mengusung pasangan calon presiden pilihannya. Nyatanya, menurut survey LIPI, hanya 16,9 persen saja responden yang menyatakan memilih partai atau caleg sesuai dengan pilihan presiden dan wakil presiden pilihannya (www.lipi.go.id tanggal 29-08-2019).

Itu baru dari sisi perilaku Pemilih. Belum lagi efek yang ditimbulkan pada para penyelenggara Pemilu, beban kerja mereka semakin bertambah, khususnya beban kerja bagi para petugas di tingkat TPS. Fatal akibatnya: lebih dari 700 petugas di TPS meninggal dunia. Sejumlah kajian pun muncul untuk menguak penyebab kematian para petugas KPU.

Salah satunya dari UGM. Tim yang dipimpin oleh DR. RB Abdul Gaffar Karim ini menyimpulkan bahwa kematian ratusan KPPS adalah karena kombinasi dari penyakit natural seperti jantung dan stroke yang dipicu oleh tingginya beban kerja dan rendahnya manajemen resiko pada saat menjalankan tugas di TPS.

“Jadi, temuan kami, (KPPS) yang tidak ada penyakit dan misalnya bisa meng-handle tekanan-tekanan dengan baik, itu mereka tidak mengalami peristiwa (kematian dan sakit),” ujar dosen Fisipol UGM ini seperti dikutip www.kompas.com (27-06-2019).

Tim lintas fakultas ini juga menyimpulkan bahwa KPPS yang meninggal umumnya memiliki riwayat penyakit yang berulang (multiple morbidity). “Yang kami temukan sementara adalah bahwa petugas dengan multiple morbidity, yaitu sakit yang lebih dari satu kali, itu lebih rentan untuk mengalami kesakitan dan meninggal pascapemilu,” kata pria yang akrab disapa Gaffar ini.

Untuk itu, banyak pihak menyarankan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait banyak hal tentang keserentakan Pemilu. Keserentakan Pemilu seperti putusan MK didorong untuk dimaknai bukan satu waktu, tetapi keserentakan dalam hal jenis dan tujuan Pemilu. Maka, mulai muncul wacana untuk memisahkan Pemilu yang memiliki tujuan yang sama. Yang paling banyak diusulkan adalah memisahkan dua jenis Pemilu antara Pemilu eksekutif dan legislatif atau anatara Pemilu daerah dan Pemilu nasional. Tetapi semua kembali kepada para pembuat UU ke depan.

Partisipasi Tinggi, Tapi….

Satu hal yang patut dibanggakan dari pelaksanaan Pemilu 2019 adalah antusiasme masyarakat dalam memberikan hak pilih. Data resmi yang dirilis KPU mencatat partisipasi pemilih pada 2019 Pilpres mencapai 81,93 persen. Angka itu melebihi target nasional 77,5 persen. Bahkan, sejak gelaran Pilpres pertama pada 2004, itu merupakan angka yang paling tinggi. Jelas, ini menjadi catatan positif untuk pelaksanaan Pemilu di masa yang akan datang.

Tetapi dibalik tingginya angka partisipasi tersembunyi persoalan yang mengkhawatirkan, yakni keterbelahan masyarakat yang akut akibat dukung-mendukung Pilpres. Polarisasi ini salah satunya diakibatkan oleh penggunaan politik identitas. Celakanya, kemunculan penggunaan narasi berbasis SARA beriringan dengan semakin merebaknya berita bohong. Hal inilah yang menyasar pemilih dari aspek emosional bukan rasional. Maka, banyak pemilih yang tidak menentukan pilihannya secara cerdas dan bijak, tetapi terdorong sisi emosionalnya saja.

Dorongan paritipasi pemilih karena pengaruh politik identitas dikonfirmasi temuan beberapa lembaga survey. Temuan Lembaga Survey Indonesia (LSI) atas hasil exit poll menjelaskan penggunaan politik identitas dengan strategi post truth telah berhasil mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

“Politik identitas menjadi winning template yang biasanya dikawin-kawinkan dengan strategi post truth. Dianggap lebih bertuah secara elektoral jika dibandingkan dengan data dan fakta,” kata Burhanuddin Muhtadi, peneliti LSI dalam diskusi bertajuk “Populisme Agama dalam Demokrasi Elektoral 2019”, di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019) seperti dikutip dalam www.kompas.com.

Burhanuddin menjelaskan bahwa hasil survey terhadap 2.975 responden mengkonfirmasi bagaimana keterbelahan masyarakat. “Indikator menemukan bahwa kelompok muslim tradisionalis dan non muslim cenderung memilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sedangkan muslim modernis cenderung memilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno”, kata pria yang menggondol gelar doktor di Australia ini.

Sementara itu, 56 persen responden yang mengidentifikasi sebagai nahdliyin mengaku memilih Jokowi-Ma’ruf Amin. Angka ini naik 12 persen dibandingkan dengan Pemilu 2014. Sedangkan pemilih yang lebih dekat dengan Ormas Muhammadiyah, Persis dan ormas-rmas modernis lainnya memilih Prabowo-Sandiaga Uno. Sebab itu, kata Burhan, banyak responden yang telah jauh-jauh menentukan pilihannya, bahkan sebelum masa kampanye terbuka dimulai.

Banyak kalangan mulai untuk mewacanakan diatur kembali kampanye melalui media sosial. Sebab, banyak berita bohong dengan konten berisi politik identitas disebarkan melalui media sosial. Masyarakat juga dituntut untuk lebih bijak menyaring informasi. Para penggiat digital diminta untuk memberikan literasi yang mumpuni untuk bermedia sosial secara cerdas.

Regulasi Yang Sumir

Diluar persoalan keserentakan dan polarisasi yang tajam pada Pemilu 2019, publik termasuk peserta Pemilu menyoroti persoalan regulasi yang tidak tegas dan nampak ambigu dalam implementasinya. Di tingkat bawah, regulasi beberapa tahapan krusial nampak membingungkan, tidak saja dari sisi peserta tetapi juga penyelenggara di tingkat bawah.

Contoh, terkait dengan aturan mengundurkan diri bagi bakal calon anggota DPRD. Di dalam PKPU ditegaskan bagi calon yang penghasilannya bersumber dari APBN atau APBD wajib untuk mengundurkan diri. Tetapi, setelah banyak bakal calon telah melampirkan surat pengunduran diri karena penghasilannya bersumber dari APBN atau APBD, justru KPU baru merinci jenis profesi yang jelas-jelas harus mengundurkan diri.

Menurut Ikhda Aniroh, komisioner KPU Banyumas periode 2013-2018 aturan yang mencantumkan mana yang harus mundur dana mana yang tidak jelas terlambat dan banyak caleg yang sudah terlanjur mengundurkan diri. Berdasarkan pengalaman Ikhda ada seorang bakal caleg yang berprofesi sebagai honorer UPT Pemda sudah melampirkan surat pengunduran diri. Padahal sesuai edran KPU profesi tersebut tidak harus mundur.

“Ini membuat KPU dianggap tidak konsisten, karena aturannya tidak disampaikan di awal. Rasanya, seperti ditaruh dimana muka Saya ini saat menjelaskan kepada Parpol”, ungkap Ikhda saat membagi pengalaman sebagai Ketua divisi Teknis.

Aturan lain yang multi tafsir juga membuat gaduh hubungan peserta dengan penyelenggara di tingkat kabupaten. Ari Suprapto selaku LO PDI-Perjuangan Kabupaten Banyumas mengaku pernah bersitegang dengan Bawaslu terkait definisi baliho. Menurut pria yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI-Perjuangan ini, aturan Bawaslu soal definisi baliho membingungkan kami. “Aturan baliho dua kaki, rountek satu kaki ini membingungkan kami”, ungkap Ari saat kegiatan Rakor Evaluasi Pemilu di KPU Banyumas, Selasa (05-11-2019).

Ari berharap ke depan regulasi dibuat sedetail mungkin dan pelaksana di bawah membuat aturan yang tidak menimbulkan multi tafsir. Selain itu, mekanisme koordinasi tripartit antara KPU-Bawaslu-Peserta Pemilu lebih diperkuat agar ada pemahaman bersama terkait implementasi aturan. Di samping itu, Bawaslu yang memiliki kewenangan pengawasan termasuk penindakan agar bertindak lebih aktif untuk mengurangi pelanggaran. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!