Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

REKAPITULASI SUARA: UJI KREDIBILITAS DAN KINERJA KPU

Bulan Mei 2019 seolah terlalu panjang untuk dilalui bagi sebagian besar penyelenggara Pemilu. Pasalnya, Mei merupakan antiklimaks tapi sekaligus masa paling kritis dari seluruh tahapan Pemilu 2019. Disanalah ujung dari tahapan yang menjadi domain utama KPU, yakni penetapan rekapitulasi suara. Semua mata tertuju pada KPU dan jajarannya. Gerak-geraknya selalu dipantau. Kinerja dan kridibilitas lembaga KPU dan individu-individu di dalamnya dipertaruhkan.

Menurut tahapan dan jadwal Pemilu 2019, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus sudah menyelesaikan tugas merekap hasil penghitungan suara sejak tanggal 18 April sampai dengan 4 Mei 2019. Sedangkan KPU kabupaten/kota diberikan waktu sejak tanggal 20 April sampai 7 Mei 2019. Setelah itu, baru KPU Provinsi tanggal 22 April sampai 12 Mei 2019. Ujungnya, rekapitulasi nasional tangal 25 April sampai 22 Mei 2019. Semua jajaran KPU bekerja seefeltif dan seefisien mungkin. Mereka juga diharuskan selalu taat dan disiplin sesuai norma aturan yang berlaku. Tak lupa, dikarenana proses rekap merupakan forum tripartit antara kpu-panwas/bawas dan saksi-saksi, koordinasi tak boleh diabaikan.

Kendala di Kecamatan

Rekapitulasi penghitungan suara merupakan tahapan lanjutan dari tahapan penghitungan suara di TPS. Berbeda dengan Pemilu 2014, pada Pemilu Serentak 2019 UU Pemilu memperpendek proses rekapitulasi dengan meniadakan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan. Efeknya memang beban rekapitulasi di tingkat PPK menjadi besar, karena menjadi filter pertama bila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau ada selisih data dari tingkat TPS.

Hal itulah yang menyebabkan waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan diberikan alokasi yang cukup lama. Menurut komisioner KPU RI Pramono Ubaid Thantowi, rekapitulasi di tingkat kecamatan menghadapi masalah banyak selisih angka. Menurutnya, kendala itu misalnya terjadi karena jika ada selisih saksi dapat meminta PPK untuk menghadirkan KPPS jika memang PPS yang hadir tidak dapat memberikan keterangan yang dianggap memadai. “Yang paling banyak masalah itu sebenarnya ada di tingkat kecamatan karena di sanalah perbedaan pendapat atau selisih angka yang ada di C1 betul-betul dicocokkan kembali, diverifikasi, adu data, dikoreksi itu memang adanya di kecamatan,” kata Pramono di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (30/4/2019), seperti dikutip dari www.cnnindonesia.com.

Fungsi rekapitulasi di tingkat kecamatan memang menjadi forum adu data jika memang ada selisih angka. Di Kabupaten Banyumas, juga banyak terjadi koreksi hasil di tingkat TPS atas kesepakatan PPK, Panwas dan para saksi. Kekeliruan terjadi seputar KPPS keliru dalam menjumlah, doubel counting,  atau C1 berbeda antara yang dipegang para pihak. Semua itu harus diselesaikan di tingkat kecamatan agar meminimalisir permasalahan pada saat rekap di tingkat kabupaten

 

Menurut Hanan Wiyoko, kunci utama ada pada data hasil penghitungan di tingkat TPS. Bila data pengisian C1 oleh KPPS benar dan sesuai prosedur dapat dipastikan proses rekap berjalan lancar. Menurut pria berkaca mata ini, PPK yang dibantu oleh PPS dibekali dengan pengisian DAA1 (Formulir Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan) yang berbasis excel yang otomatis langsung mengetahui jika ada data C1 yang keliru.

“Banyak variasi (kekeliruan). Ada yang memang keliru jumlah. Ada juga yang double counting. Yang double counting ini karena suara untuk  caleg maupun suara untuk partai dihitung semua. Jadinya pasti ada selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan suara sah dan tidak sah. Pas dicek diaplikasi ternyata keliru”, ujar Hanan Hanan di ruang kerjanya di sela-sela kegiatan rekap tingkat kabupaten, Kamis (2/5/2019).

Selain faktor kekeliruan penulisan C1, PPK juga terpaksa menyesuaikan dengan keterbatasan sarana dan pra sarana fasilitas rekapitulasi. Hanan menambahkan, PPK harus pintar-pintar mengatur waktu dan tempat rekap yang ada agar para saksi, panwas dan PPS yang hadir nyaman selama rekapitulasi berlangsung. “Meski sudah berusaha keras mengatur waktu dan anggaran agar efektif, tetapi memang masih banyak ditemui kendala non-teknis. Seperti lokasi rekap dan gudang yang berjauhan. Jelas (soal jarak) menyita banyak waktu”, tambahnya.

Lokasi rekap dan gudang yang berjauhan jelas menyita waktu tersendiri terutama pada saat pergantian giliran desa atau kelurahan. Seperti di Kecamatan Wangon, jarak antara ruang rekap dan gudang penyimpanan formulir C1 cukup jauh. Hal itu cukup menyita waktu untuk pengambilan kotak suara yang berisi formulir yang dibutuhkan.

Meski begitu, rekapitulasi di tingkat kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dapat berjalan sesuai target waktu yang ditentukan. KPU Kabupaten Banyumas telah menetapkan waktu rekap bagi PPK antara tanggal 19 – 27 April 2019. “Mayoritas 3-5 hari efektif dan alhamdulilah tidak ada kendala yang berarti”, pungkas anggota KPU Kabupaten Banyumas yang membidangi teknis ini.

Mengatasi Keadaan

Kendala dan kekurangan pada saat rekap sudah dipetakan dari awal. Sebagian PPK juga merupakan “orang lama” jadi mereka sudah memahami peta dan potensi permasalahan yang muncul. Abdurahman, Ketua PPK Cilongok, mensiasati potensi masalah kekeliruan pencatatan C1 dengan cara mendatangkan para ketua KPPS pada saat TPS mereka mendapatkan giliran untuk direkap. Menurut dia, cara ini efektif mengatasi masalah jika ada kendala ketidaksinkronan data. “Ini kami tempuh karena TPS kami paling banyak (se Kabupaten Banyumas) jadi kami harus siap untuk kondisi yang bermasalah”, ujar pria yang berprofesi sebagai guru ini.

Hal yang sama juga dilakukan oleh PPK Sumpiuh. Menurut Sugeng, Ketua PPK Sumpiuh, untuk mensiasati permasalahan di TPS pada saat rekap, pihaknya terlebih dahulu memetakan mana saja TPS yang memiliki potensi permasalahan. “Di PPS kan sudah punya salinan C1, jadi kami minta mereka mengecek jika ada potensi masalah. Nah TPS yang bermasalah itu ketua KPPS nya dipersiapkan untuk dihadirkan”, ujar Sugeng di sela-sela kegiatan rekap di kabupaten, Rabu (30-04-2019).

Terkait keterbatasan ruangan, beberapa PPK tidak menggunakan tempat rekapitulasi di kantor kecamatan, tetapi menggunakan tempat yang lebih dianggap representatif. Misalnya PPK Patikraja memutuskan tempat rekapitulasi tingkat kecamatan di aula Kantor Desa Notog. Menurut Sismanan, selain tidak jauh jaraknya dari sekretariat PPK aula Desa Notog juga cukup luas sehingga dapat menampung seluruh peserta rekap yang dibagi menjadi tiga panel. “Di sana juga ada ruangan yang cukup luas untuk kami jadikan gudang tempat menaruh kotak formulir C1”, tambah Ketua PPK Patikraja ini.

Menurut Hanan, pihaknya memang mempersilahkan PPK untuk memetakan potensi masalah pada saat rekap. “Mereka lebih tahu permasalahan di lapangan. Prinsipnya, harus taat aturan dan dikoordinasikan dengan Panwas, saksi dan pemangku kepentingan setempat. Alhamdulilah semua lancar. Saya apresiasi PPK yang sudah menyelesaikan rekap sesuai jadwal”, katanya.

Fokus Penyelesaian Keberatan

Setelah menyelesaikan rangkaian tahapan rekapitulasi di PPK, giliran KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan rekap di tingkat kabupaten mulai tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2019. Secara umum, tidak ada kendala yang berarti selama proses rekap dan penyerahan hasil rekap sampai ke KPU Provinsi Jawa Tengah pun berjalan lancar.

Menurut Imam Arif Setiadi, kunci kelancaran rekapitulasi di Kabupaten Banyumas adalah koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu dan para saksi-saksi yang hadir. Baginya, jika ada hal yang perlu dikoreksi, KPU tidak akan menutup-nutupi. Dirinya pun segera akan menindaklanjuti jika ada rekomendasi dan keberatan dari para saksi.

“Intinya KPU taat prosedur untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu dan menyelesaikan keberatan dari para saksi”, kata Imam.

Imam menambahkan jika suatu masalah tidak diselesaikan di level kabupaten sama saja menciptakan bom waktu di rekapitulasi tingkat provinsi. Dia mencontohkan pada rekap hari kedua. Di Kecamatan Kemranjen terjadi selisih, maka ia langsung memerintahkan PPK Kemranjen untuk mencari selisih sampai ke tingkat TPS kemudian hasilnya di sampaikan kepada para saksi dan Bawaslu. “Yang penting PPK harus sampaikan sesuai fakta jika ada koreksi rekap di kecamatan. Karena memang fungsi rekap kabupaten memang mengkoreksi jika ada kekeliruan di rekap kecamatan”, ujar Imam.

Seputar Rekap Nasional

Setelah ada lima provinsi yang merampungkan proses rekapitulasi, KPU RI sejak tanggal 10 Mei 2019 mulai melakukan rekapitulasi tingkat nasional. KPU membagi proses rekap menjadi dua panel agar berjalan efektif, yakni di aula utama gedung KPU dan di halaman kantor KPU. Ini dilakukan terutama bagi provinsi-provinsi yang memiliki Dapil banyak.

Isu utama sepanjang gelaran rekapitulasi nasional tidak hanya substansi dari rekap itu sendiri tetapi justru diluar konteks tahapan, yakni adanya pengerahan massa tanggal 22 Mei 2019. Sebab, tanggal tersebut merupakan tanggal terakhir rekapitulasi sekaligus masa penetapan rekapitulasi.

Akhirnya, KPU secara nasional berhasil menyelesakan rekapitulasi tanggal 21 Mei dini hari. Sesuai tahapan, peserta Pemilu memiliki waktu tiga hari untuk mendaftarkan sengketa hasil kepada mahkamah konstitusi. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!