Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

RUMITNYA TEKNIS PEMILU 2019

Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang menggabungkan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu kemarin dirasakan rumit, bagi penyelenggara, peserta maupun pemilih. Karenanya pelaksanaan Pemilu 2019 perlu dikaji dan dievaluasi guna penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres. Gugatan itu terregister dengan nomor 14/PUU-XI/2013. Majelis hakim MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak (kumparan.com, 18/11/2018). Karena digabung, dalam Pemilu 2019 kemarin ada lima surat suara dalam satu kali pemungutan suara, yakni surat suara pilpres (warna abu-abu tua), surat suara DPR RI (kuning), surat suara DPD (merah), surat suara DPRD provinsi (biru), dan surat suara DPRD kabupaten (hijau).

Dari sisi pemilih, kerumitan terjadi pada saat pemberian suara dengan cara mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilih harus membedakan lima jenis surat suara untuk dapat memilih dengan benar. Upaya yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk mengatasi salah coblos adalah dengan memasifkan sosialisasi tata cara mencoblos dan penjelasan sah tidaknya hasil coblosan kepada pemilih. Kemudian, pemilih mengaku bingung tentang siapa yang akan dipilih. Mereka beralasan tidak mengenal calon, maupun tidak sreg atas kinerja partai politik sebelum pemilu. Terkait hal ini, pendidikan politik juga sudah dilakukan. Baik oleh KPU, maupun peserta pemilu melalui kegiatan kampanye. Kerumitan dan kebingungan yang dialami oleh pemilih dikhawatirkan dapat menjadikan asal pilih atau asal coblos sehingga suara tidak sah.

Meski demikian, suara tidak sah tidak mesti karena faktor tersebut. Ada juga kemungkinan suara tidak sah karena disengaja maupun sebagai bentuk sikap politik untuk tidak memilih. Berikut kami tampilkan data suara tidak sah.

Tabel Perbandingan Suara Sah dan Tidak Sah Hasil Pemilu 2019 di Kab. Banyumas

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa prosentase suara tidak sah tertinggi pada Pemilihan Anggota DPD (14,17 persen) disusul Pemilihan DPRD Provinsi (14,17 persen) dan Pemilihan Anggota DPR RI (10,6 persen) serta Pemilihan DPRD kabupaten (6,96 persen). Untuk prosentase suara tidak sah pada Pilpres mencapai 1,86 persen. Secara awam, cukup dipahami bahwa memberikan pilihan untuk Pilpres lebih mudah dilakukan karena hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wapres. Sedangkan pemilih masih kebingungan dalam memberikan pilihan untuk Pemilihan Anggota DPD dan legislatif, mengingat banyaknya calon legislatif, belum punya pilihan, hingga kesulitan mencari nama kandidat yang akan dipilih. Dari hasil pengamatan, waktu memilih di TPS cukup lama, rata-rata 5 menit. Dari data tersebut dapat dijadikan evaluasi bahwa ke depan diperlukan pembenahan untuk meningkatkan pendidikan politik pemilih dan pembenahan dalam mekanisme pemberian suara.

Kerumitan lain adalah di sisi penyelenggara, khususnya badan ad hoc. Banyaknya administrasi pemilu yang harus diselesaikan membuat waktu kerja di TPS cukup panjang. Administrasi tersebut meliputi : penghitungan surat suara, penulisan hasil perolehan suara di plano, C1-hologram KPU, C1-KPU untuk Situng, dan membuat salinan hasil penghitungan suara untuk saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPS/PPK. Diketahui masih banyak KPPS yang membuat salinan secara manual (ditulis tangan), meski dalam regulasinya pembuatan salinan boleh dengan bantuan teknologi informasi (misalnya fotokopi maupun aplikasi camscanner). Administrasi lainnya adalah perihal memasukkan kembali dokumen ke dalam kotak suara. Masih terjadi kebingungan dalam memasukkan dokumen ke dalam sampul, salah penempatan dokumen antara luar kotak dan dalam kotak, memasukkan kembali plano ke kotak, dan melengkapi dokumen kehadiran pemilih di TPS untuk jenis pemilih DPT, DPTb, dan DPK masih banyak belum lengkap.

Akibatnya, banyak TPS yang selesai hingga menjelang pagi hari atau Kamis (18/4) siang. Rata-rata permasalahan yang dihadapi adalah pemahaman penyelenggara ad hoc yang kurang perihal administrasi pemilu. Cara ini sebetulnya sudah diantisipasi dengan penyelenggaraan bimbingan teknis (BimTek) oleh KPU Kabupaten Banyumas. Namun diakui, keterbatasan anggaran dan waktu bimtek, kurangnya jumlah pertemuan, dan banyaknya jumlah penyelenggara yang harus dilatih mengakibatkan masih munculnya kebingungan saat hari-H. Disisi lain, penyelenggara di TPS juga beragam usia, kemampuan, dan psikologis sehingga sedikit banyak mempengaruhi kinerja pelayanan pemilih dan administrasi di TPS.

Catatan lain terkait kinerja administrasi kepemiluan di Banyumas adalah munculnya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Dapil Banyumas 5. Pihak pemohon menggugat 20 TPS di 3 kecamatan karena kesalahan hitung dan kesalahan penyalinan. Ke depan, bisa menjadi tawaran solusi adalah membuat kursus penyelenggara pemilu bagi calon penyelenggara. Dengana adanya dana (baik bersumber hibah, swadaya maupun APBN) diharapkan bisa mendidik calon penyelenggara lebih matang, lebih terprogram, dan lebih teknis diharapkan bisa melahirkan penyelenggara yang profesional.

Kermuitan lain bagi sisi peserta adalah keserentakan pemilu yang menggabungkan antara Pilpres dengan Pileg membuat tenggelamnya isu-isu lokal daripada isu nasional. Pilpres lebih menyedot perhatian para pemilih, sehingga Pileg dianggap kurang mendapat sorotan. Pemilih lebih banyak mengkonsumsi isu kampanye Pilpres dibanding memperhatikan isu-isu lokal yang diangkat caleg lokal untuk menjaring simpatik.

Catatan lain terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah soal jumlah KPPS dan tenaga Linmas yang meninggal dunia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis total petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit dan meninggal dunia saat menjalankan tugas di Pemilu serentak 2019. Petugas KPPS yang sakit berjumlah 883 orang dan yang meninggal dunia berjumlah 144 orang (detik.com, 25/4). Untuk data di Banyumas tercatat ada 7 orang KPPS dan Linmas meninggal dunia serta ada 33 penyelenggara sakit pasca bertugas. Jumlah ini perlu menjadi evaluasi pentingnya KPU RI menyusun peraturan rekrutmen untuk calon penyelenggara yang sehat betul-betul dari pelayanan kesehatan.

Dari catatan-catan di atas (meski tidak bisa menggambarkan seluruh tahapan Pemilu 2019) dapat digunakan sebagai bahan masukan (rekomendasi) penyelenggaraan Pemilu yang akan datang. Misalnya, perlunya penggunaan teknologi dalam Pemilu dan meninjau kembali makna keserentakan Pemilu. Harapannya, Pemilu 2019 yang rumit ini bisa dikaji dan dievaluasi agar terlahir Pemilu yang secara subtansi demokratis dan mudah dalam penyelenggaraanya. (hwo)

 

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!