Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

SELAMAT TINGGAL KOTAK SUARA ALUMUNIUM

Para petugas itu sigap menyetel puluhan kotak suara alumunium milik KPU Kabupaten Banyumas. Ada delapan pasang mur-baut yang harus dipasang di empat persegi kubus kotak suara sumbangan Pemerintah Jepang itu. Perlu sekira 10 menit bagi seorang petugas untuk menyetel satu lembaran alumunium menjadi kotak utuh. “Kotaknya mulai rusak, semakin sulit di-set (pasang). Jadi makan banyak waktu”, keluh Kusni, petugas KPU Kabupaten Banyumas yang mengawasi penyetelan kotak suara yang akan digunakan pada Pilkada 2018 yang lalu.

Kegiatan semacam itu selalu menjadi rutinitas bagi KPU Kabupaten/Kota menjelang hari pemungutan suara. Pengesetan kotak selalu lebih awal dari keseluruhan persiapan logistik. Pasalnya, waktu yang lama dan butuh ruang yang cukup luas untuk menampung kotak suara yang telah diseting. Tetapi, pemandangan itu dipastikan tidak terjadi pada Pemilu 2019.

Memang setelah dipakai sejak Pemilu 2004, banyak kotak suara yang sudah mulai rusak. Lobang mur-baut sudah mulai aus. Ditambah lagi biaya penyimpanan dan pemeliharaan pun tidak sedikit. Tiap tahun negara harus menganggarkan biaya sewa gudang penyimpanan, terutama bagi KPU Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gudang penyimpanan. Jika tidak tersedia anggaran, akhirnya logistik Pemilu itu dibiarkan terbengkalai dan akhirnya banyak yang rusak sehingga sama sekali tidak dapat digunakan.

Atas dasar itulah, muncul pemikiran untuk mengganti kotak suara dengan bahan yang sekali pakai. Tujuannya agar hemat biaya penyimpanan. Selain itu, bahan yang digunakan harus mudah untuk dilipat, sehingga mudah untuk didistribusikan. Akhirnya, pemikiran itu diakomodir dalam UU Nomor 7 tahun 2017. Dengan demikian, Pemilu 2019 kotak suara alumunium resmi dipensiunkan dan diganti dengan kotak suara yang terbuat dari bahan karton/dupleks kedap air.

Kelebihan Kotak Transparan

Menurut Arif Budiman, bahan karton atau duplek yang dipakai tidak jauh berbeda dengan bahan karton untuk kotak suara pada Pemilu 2014 silam. Pada Pilkada Serentak yang lalu, KPU juga telah menggunakan jenis yang sama. Hasilnya memuaskan dan layak dipakai. Arif merasa heran mengapa baru sekarang kotak suara berbahan karton diributkan. Padahal sudah digunakan oleh KPU sejak lima tahun terakhir. “Pertanyaannya itu harusnya diajukan ke lima tahun lalu, bukan sekarang karena kita sudap pakai (karton) itu”, kata Ketua KPU itu heran.

Arif merasa justru dengan penggantian kotak suara alumunium menjadi kotak suara berbahan karton, anggaran negara dapat dihemat. Menurutnya, penggunaan kotak suara berbahan karton dapat menghemat biaya penyimpanan, menghemat biaya produksi, dan biaya distribusi. Bahannya pun kedap air dan tahan meskipun diduduki oleh orang dewasa. Bahkan Arif berkali-kali melakukan uji ketahanan kotak suara di hadapan para pewarta.

Senada dengan Arif, anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi selaku anggota KPU yang membawahi divisi logistik, menuturkan pengadaan kotak suara berbahan dasar kardus mampu menghemat setengah anggaran dari pembelian kotak suara transparan bermaterial plastik. “Dari sisi distribusi, dibanding harga dan waktu itu jauh lebih memungkinkan yang berbahan kardus. Perbandingan harga itu kalau dari sisi produksi bisa setengah, padahal dilihat dari anggaran kita Rp 15 triliun yang diminta, kita baru dikasih Rp10,8 triliun,” ujar Pramono.

Lagi pula, menurut Pramono, penggunaan kotak suara yang transparan merupakan pelaksanaan mandat  UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Aturan ini secara jelas tercantum pada pasal 341 ayat (1) huruf a, yang mengatakan ‘Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna isi kotak suara harus terlihat dari luar’. Untuk menjalankan ketentuan itu, tentu KPU menimbang berbagai model, bahan, spesifikasi dan ukuran.

“Jadi, tidak tiba-tiba langsung menentukan satu jenis bahan. Kami menimbang berbagai hal, termasuk soal efektivitas, keamanan, efisiensi, ketersediaan bahan baku dan sebagainya. Nah, setelah mempertimbangkan berbagai hal, kami memutuskan untuk menggunakan bahan karton kedap air,” ungkap Pramono seperti dikutip dari Republika, Senin (17/12/2018).

Jangan Disikapi Berlebihan

Secara terpisah, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai keputusan KPU untuk menggunakan kotak suara berbahan karton adalah hal biasa. Menurutnya, penggunaan kotak surat suara dengan bahan karton bukan hal baru dalam proses pemilihan umum. Titi menyebutkan negara-negara seperti Australia, Argentina, dan Selandia Baru juga menggunakan material serupa untuk kotak suara pada Pemilu yang mereka lakukan. Sementara di negara seperti Nepal, material yang digunakan berbahan plastik.

Menurut Titi, situasi ini jadi menjadi sumber kegaduhan karena penyelenggara pemilu ditarik ke wilayah politik. Padahal keputusan penggunaan kotak suara merupakan hal yang biasa, tapi menjadi kontroversial karena dikaitkan dengan problematika kontestasi. Terlebih digiring untuk memicu ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara.

Titi mengatakan kecurangan dan manipulasi tidak semata disebabkan oleh bahan kotak suara dari karton. Justru, kecurangan terkadang kerap datang dari kelalaian petugas dan lemahnya pengawasan di tiap-tiap TPS. “Bahan apapun punya potensi kecurangan dan manipulasi. Baja sekalipun kalau dibuang ke laut, akan hilang. Jadi yang menentukan itu petugas yang berintegritas, skema pengawasan dan pengamanan,” jelas Titi Anggraini, seperti dikutip dari BBC News Indonesia, Senin (17/12/2018).

Dia menyayangkan kalau dari awal tidak percaya dengan prosesnya, maka akan berusaha membuat dugaan-dugaan. “Tapi kalau kita percaya, mau kotak suara itu diletakkan dalam kardus biasa, kita akan percaya”, pungkasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Hadar Nafis Gumai, anggota KPU periode 2012-2017 yang sekaligus pendiri Network of Democracy and Electoral Integrity (Netgrit). Hadar menilai hal terpenting adalah sistem manajemen pengamanan di luar kotak yang harus dipastikan berjalan efektif. “Sekokoh apapun kotak suara (katakanlah dari metal) kalau sistem pengamanan terkait di luar kotak tidak efektif, akan bermasalah atau dimanipulasi juga surat suara yang ada di dalamnya,” tambahnya, seperti dikutip dari www.republica.co.id, Rabu (19/12/2018).

Terlebih, kata Hadar, kotak suara berbahan karton sudah layak dan jauh lebih efisien. Menurut pengalamannya, dengan digunakannya kotak suara karton KPU di daerah tidak direpotkan lagi dengan biaya pemeliharaan setelah Pemilu nantinya. Sebab, kotak tersebut merupakan barang habis pakai, jadi dapat langsung dihapuskan.

Kesiapan Logistik di KPU Banyumas

Sementara itu, sampai dengan Januari 2019 KPU Kabupaten Banyumas telah menerima kotak dan bilik suara sejak September 2018 yang lalu. Saat ini, sebanyak 27.352 kotak suara telah diterima dan saat ini telah tersimpan di gudang. Kotak suara yang dikirim masih berupa karton terlipat agar memudahkan dalam pengiriman dari pihak ketiga.

Menurut Imam Arif Setiadi, Ketua KPU Kabupaten Banyumas, dengan 5.437 TPS dan 27 kecamatan, KPU Kabupaten Banyumas membutuhkan setidaknya 27.482 kotak. Jumlah itu nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 5 kotak di masing-masing TPS pada saat pemungutan suara dan masing-masing 12 kotak di kecamatan untuk keperluan rekapitulasi. Sedangkan untuk bilik suara sebagian masih menggunakan bilik suara alumunium. Karena itu, KPU Kabupaten Banyumas hanya mendapatkan alokasi sebanyak 3.224 saja. “(Dengan jumlah itu) kita masih kurang 30 buah kotak dan 24 bilik suara. Sudah kita laporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk kekurangaannya”, kata Imam.

Perihal kelaikan dan keamanan kotak dan bilik, Imam menegaskan kotak suara yang akan digunakan untuk Pemilu 2019 saat ini tersimpan aman dan siap digunakan. Ia meminta masyarakat tenang dan tidak terombang-ambing adanya kabar ramai di media sosial yang risau kualitas bahan kotak suara.

“Kotak suara dari bahan karton kedap air, bukan kardus. Saat ini tersimpan di gudang dan nanti siap distribusi ke PPK di kecamatan,” kata Imam di sela-sela sosialisasi logistik di Gudang Penyimpanan KPU di Bojongsari, Kembaran, Rabu (19/12/2018).

Bahkan, untuk mengukur kekuatan kotak suara, mantan PPK Sumbang itu menduduki kotak tersebutyang disaksikan para wartawan dan pihak kepolisian yang hadir. Di samping itu, untuk keamanan gudang juga dijaga oleh petugas kepolisian 24 jam. Sementara untuk keamanan dari hama dan kelembaban, pihaknya juga telah menempuh prosedur fungigasi dan pengadaan palet sebagai alas.

Sampai akhir Januari 2019, secara detail logistik yang sudah diterima KPU Banyumas meliputi Kotak suara 27.452 buah (kurang 30), bilik suara karton 3.224 buah (kurang 24), tinta 10.847 botol, segel 566.560 lembar, sampul 152.398 buah, ATK perlengkapan TPS sebanyak 5.437 set, alat coblos berupa spoon, paku dan benang sebanyak 3.320 buah (kurang 2.117 buah), Perlengkapan rekap suara 359 set dan kabel ties sebanyak 136.816 buah. Berikutnya KPU Kabupaten Banyumas hanya tinggal menunggu kedatangan logistik berupa surat suara dan formulir. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!