Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

SIKLUS PEMILU, PENINGKATAN SDM DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KPU

 

Pemilu 2019 telah berakhir. Banyak pihak menganggap penyelenggaraan Pemilu ketujuh selama Indonesia berdiri ini berjalan lancar, dan menghasilkan hasil yang legitimate. KPU sebagai penyelenggara tahapan Pemilu banyak diapresiasi. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, turunnya sengketa hasil yang dikabulkan oleh MK dan minimnya penyelenggara yang di-DKPP-kan, menjadi penanda bahwa KPU berhasil menjadi penyelenggara yang mandiri dan profesional.

Akan tetapi, catatan-catatan kritis selama penyelenggaraan Pemilu masih harus diperbaiki. Masih banyak pekerjaan rumah KPU untuk memperbaiki dan menyiapkan diri menghadapi tantangan penyelenggaraan Pilkada/Pemilu ke depan yang semakin kompleks. Tantangan terdekat adalah Pilkada Serentak 2020. Pilkada yang diselenggarakan di  9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota ini setidaknya harus lebih baik dari Pemilu 2019 yang lalu.

Terlebih, KPU beserta jajarannya telah berpengalaman dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 yang lalu. Sementara bagi KPU di daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada, memiliki waktu yang sangat cukup untuk melakukan langkah-langkah penguatan lembaga, seperti peningkatan kapasitas SDM, pengatan kelembagaan KPU di daerah melalui pembentukan jaringan, audit dan evaluasi serta usulan untuk perbaikan regulasi.

Siklus Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu pada dasarnya proses yang tidak pernah berakhir. Inilah mengapa Pemilu pada dasarnya, dan memang seharusnya, dipahami sebagai sebuah siklus. Sebagai sebuah siklus, tahapan Pemilu tidak ada istilah awal dan akhir. Yang ada adalah suatu akhir dari kegiatan yang sekaligus awal dari kegiatan yang lain. Misalnya, ketika tahapan Pemilu yang dimulai dari penyusunan regulasi dan diakhiri dengan pelantikan para pejabat terpilih, maka inilah awal bagi KPU untuk mereview seluruh proses yang telah dilaksanakan. Di sana KPU harus meminta masukan apakah regulasi yang menjadi dasar seluruh proses Pemilu telah sesuai dengan kondisi di lapangan atau sebaliknya. Hasil review inilah yang menjadi dasar dan masukan bagi penyusunan regulasi Pemilu berikutnya. Seterusnya akan begitu.

Jika cara berpikir siklus ini dipahami oleh segenap pihak, maka tidak akan lagi pertanyaan apa saja yang dilakukan setelah tahapan Pemilu selesai. Sebab, bagi KPU setiap hari adalah Pemilu, sekali lagi dalam pemahaman Pemilu siklus. Maka dari itu, penting bagi KPU dan publik untuk memposisikan Pemilu tidak hanya saat ada “tahapan”, tetapi sebagai keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu.

Keharusan Peningkatan Kapasitas SDM

Salah satu kegiatan KPU pasca masa “tahapan” berakhir adalah peningkatan SDM KPU. Peningkatan SDM KPU mutlak diperlukan, karena dari waktu ke waktu tantangan penyelenggaraan Pemilu semakin berat. Terlebih di era disrupsi teknologi informasi seperti saat ini, KPU dituntut untuk berinovasi dan berkreasi agar tidak tergilas kemajuan.

Hal itulah yang sering ditekankan oleh Ketua KPU RI, Arif Budiman. Arif kerap mengingatkan jajaran KPU untuk meningkatkan kapasitas diri. Apalagi bagi pegawai di sekretariat KPU kesempatan itu telah dibuka lebar. “KPU terus menguatkan kemampuan berinovasi dalam kepemiluan, pendidikan, training, pelatihan bagi para pegawai terus ditingkatkan, kesempatan itu terus dibuka lebar, Pak sekjen dan jajarannya harus terus berkreasi,” tegas Ketua KPU RI itu saat menyampaikan amanat upacara HUT RI ke 74 tahun 2019 silam.

Arif menuturkan jika SDM KPU profesional dan memiliki skill serta menunjukkan perfroma yang baik, maka otomatis penyelenggaraan Pemilu akan semakin baik.

 

“Kalau SDM KPU unggul maka pemilunya, demokrasinya akan lebih baik dan Indonesia maju”, tandas Arif.

Imbauan Arif berkali-kali disampaikan pada forum-forum resmi yang diikuti oleh para pegawai KPU. Misalnya, saat menutup kegiatan rapat konsolidasi nasional bidang SDM dan Parmas di Jakarta, Arif juga mengajak komisioner maupun sekretariat agar jangan puas dengan kerja-kerja yang monoton. Ia menekankan harus ada inovasi yang dilakukan. Arief tak lupa berpesan agar menjadikan KPU lembaga yang kuat dan menarik, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan gagasan yang unik dan kreatif. “Divisi SDM Parmas hendaknya menjaga etika dan menjadi hupmas yang baik buat KPU, membuat lembaga menjadi kuat dan menarik, membuat suasana kerja menjadi senyaman mungkin dan semenarik mungkin dengan memunculkan gagasan-gagasan yang unik dan kreatif,” imbaunya, seperti dikutip dari www.tubankab.kpu.go.id (23-09-2019).

Penekanan pada penguata SDM telah banyak dilakukan KPU. Beasiswa S2 Konsentrasi tata Kelola Pemilu bagi pegawai KPU adalah salah satunya. Sejak 2015 KPU telah menyediakan beasiswa kepada pegawai yang memenuhi syarat untuk melanjutkan studi S2 tata kelola di sembilan universitas. Tak hanya itu KPU juga meberikan kesempatan para pegawai untuk mengikuti short course di luar negeri. Ini beberapa program yang dilakukan oleh KPU sebagai komitmen meningkatan mutu SDM.

Penguatan Lembaga KPU

Selain penguatan SDM, periode siklus diantara dua Pemilu juga harus diisi dengan kegiatan dan program penguatan kelembagaan KPU. Sesuai rencana strategis KPU 2015-2019, program penguatan kelembagaan KPU dilakukan dengan melakukan penguatan kerja sama, baik dengan sesama penyelenggara Pemilu maupun dengan instansi lain.

Dalam upaya menghadapi tantangan penyelenggaraan Pemilu yang semakin kompleks, KPU senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Di tingkat nasional, KPU telah menjalin kerja sama dengan sesama lembaga penyelenggara Pemilu dari negara lain, diantaranya Autralian Election Commission (AEC), Election Commission of India (ECI) dan Intitute Federal Election Mexico (IFE).

Di tingkat lokal, KPU di daerah pun tak mau kalah. Best practeces KPU di daerah yang berhasil memanfaatkan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya penguatan lembaga KPU adalah KPU Kota Bogor dan KPU Kabupaten Sleman, khususnya dalam program pendidikan pemilih.

Saat KPU Kabupaten Banyumas menyambangi KPU Kota Bogor beberapa saat yang lalu, di sana sudah rutin untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bogor. Sejak 2015 KPU Kota Bogor telah memiliki perangkat e-voting berupa seperangkat komputer layar sentuh yang sudah terprogram aplikasi e-voting. Pemilih hanya tinggal menyentuh layar yang berisi gambar para kandidat. Semua pengadaan perangkat tersebut difasilitasi oleh Pemkot Bogor. Melalui inovasi ini, RPP KPU Kota Bogor diganjar sebagai RPP terbaik nasional.

Sementara di Kabupaten Sleman, KPU di sana berinovasi dengan menggandeng banyak kalangan untuk mengembangkan RPP. Salah satu diantaranya adalah pengembangan Desa Melek Politik dengan menggandeng akademisi UPN Veteran. Selain itu, KPU Sleman juga berkolaborasi dengan Cerdas Cermat Pemilu Inklusif untuk Perempuan hasil kerjasama dengan HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia).

Belajar dari KPU di dua daerah itu, KPU Banyumas berkomitmen untuk menguatkan kelembagaan. Pemetaan kebutuhan lembaga dan pihak-pihak yang akan berpotensi diajak kerja sama telah dilakukan diakhir 2019 lalu. Di 2020 mulai akan dieksekusi penguatan program RPP dengan menggandeng beberapa pihak. Maka, semangat kolabaorasi menjadi kunci keberhasilan penguatan program dan lembaga di tahun tanpa “tahapan” seperti 2020 ini. (SPA)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!