PURWOKERTO - Kelas Pemilu kembali diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas dengan materi “Manajemen Keuangan Pemilu” yang dijelaskan oleh Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda KPU Banyumas, Subrantas Adhy Candra, Kamis (30/09/2021).

Pemerintah banyak mengucurkan dana untuk Pemilu 2019 yang lalu. 25,59 Triliun untuk KPU, 3,67 Triliun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan 1,7 Triliun untuk lembaga pendukung. “Dengan anggaran sebanyak itu apabila memilih asal asalan, sangat disayangkan. Harapannya para pemilih lebih kritis dalam memilih, sehingga sepadan dengan biaya yang dikeluarkan,” kata pejabat fungsional yang akrab disapa Brantas ini.

Kepada peserta Kelas Pemilu yang merupakan mahasiswa magang yang berasal dari Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Brantas menjelaskan model pendanaan pemilu, biaya pemilu, pengelolaan dan pengawasan keuangan Pemilu, serta isu-isu keuangan pemilu. Brantas juga menjelaskan mengenai Siklus Keuangan Pemilu yakni Perencanaan, Pembelanjaan, Pertanggungjawaban.

Manajemen keuangan pemilu yang baik sangat penting, karena anggaran pemilu harus cukup dan tercukupi pada setiap tahapan. Sedangkan alasan biaya pemilu masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  agar mengurangi biaya politik dan korupsi. 

Bertempat di ruang media center KPU Kabupaten Banyumas, kelas juga diwarnai dengan tanya jawab dari para peserta yang mengikuti dengan antusias. (ech ed sks)