KPU Banyumas Lanjutkan Pemutakhiran Data SIPOL Berkelanjutan Bersama DPD PKS Banyumas
PURWOKERTO, kab-banyumas.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas kembali melaksanakan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Berkelanjutan melalui audiensi dengan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Banyumas, Senin (01/12/2025).
Kegiatan diawali sambutan Ketua DPD PKS Kabupaten Banyumas, Sigit Yulianto yang menyampaikan komitmen PKS untuk selalu kooperatif dan terbuka dalam setiap proses koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Ia menegaskan bahwa PKS memiliki tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi melalui penyediaan data kepengurusan dan keanggotaan yang akurat sesuai ketentuan KPU.
“PKS selalu siap bermitra dengan KPU untuk memastikan data partai tersusun dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat tata kelola kepartaian,” ujarnya.
Komisioner KPU Kabupaten Banyumas sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sidiq Fathoni, menjelaskan bahwa pemutakhiran data SIPOL merupakan pekerjaan berkelanjutan yang tetap dilakukan KPU meskipun di luar masa tahapan pemilu. Tujuannya adalah memastikan data kepengurusan, keanggotaan, serta dokumen administrasi partai selalu mutakhir dan sesuai kondisi lapangan.
“SIPOL merupakan instrumen penting untuk memastikan data partai valid, transparan, dan selaras dengan dokumen resmi. Karena itu, pemutakhiran seperti ini harus dilakukan secara periodik,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Setya Arinugroho yang memberikan dukungan penuh terhadap proses pemutakhiran data partai demi meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme organisasi politik.
Melalui audiensi ini, KPU Kabupaten Banyumas berharap sinergi dengan PKS semakin kuat dan optimalisasi pemutakhiran data kepartaian melalui SIPOL dapat terus berjalan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam menjaga transparansi, ketertiban administrasi, dan kualitas demokrasi di tingkat daerah. (ras_ed sks)