PURWOKERTO, kab-banyumas.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas kembali melaksanakan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Berkelanjutan melalui audiensi bersama jajaran DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyumas, Selasa (10/12/2025).

Tim KPU Banyumas hadir terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Khasis Munandar, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Sufi Sahlan Ramadhan, serta staf Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas. 

Pada kesempatan ini, Partai Demokrat menyampaikan kondisi internal organisasi. Struktur kepengurusan di tingkat kabupaten masih tetap berjalan, dengan Iwan Supriyanto sebagai Ketua dan Darwo Sukarso sebagai Sekretaris, keduanya masih menjalankan mandat organisasi.

Sementara itu, posisi Bendahara mengalami perubahan berdasarkan SK DPT 001/SK/DPT.PD/BMS/1/2024 tanggal 12 Januari 2024. Namun SK pemberhentian bendahara sebelumnya belum diterbitkan sehingga proses administrasi internal masih dalam penyelesaian.

Dalam audiensi, Khasis Munandar menjelaskan pentingnya pembaruan data SIPOL secara berkelanjutan untuk memastikan informasi organisasi, mulai dari domisili, struktur pengurus, hingga keanggotaan, selalu sesuai dengan kondisi faktual. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola partai serta peningkatan kualitas data parpol menuju tahapan pemilu berikutnya.

KPU Banyumas menegaskan bahwa seluruh partai politik di Kabupaten Banyumas telah dijadwalkan mengikuti pemutakhiran SIPOL secara berkala. Bawaslu Kabupaten Banyumas melalui perwakilan sekretariat turut hadir untuk memastikan proses pengawasan terhadap pembaruan data parpol hingga tahun 2027, sesuai ketentuan yang berlaku.

Partai Demokrat juga menerima pendampingan teknis terkait mekanisme pengisian SIPOL dan diarahkan untuk berkoordinasi langsung dengan operator SIPOL KPU Banyumas jika membutuhkan bantuan dalam proses pembaruan data.

Melalui audiensi ini, KPU Banyumas berharap Partai Demokrat dapat segera menuntaskan pembaruan data organisasinya sehingga pemutakhiran data kepartaian dapat berlangsung optimal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPU menjaga transparansi, ketertiban administrasi, serta kesiapan partai politik dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. (RAW_ed sks)