Purwokerto, kab-banyumas.kpu.go.id - Dukungan anggaran mutlak diperlukan untuk keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang matang dan koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan agar tidak muncul persoalan di kemudian hari. Hal itu mengemuka saat Rapat Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024, Selasa (25-05-2021), di ruang Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Banyumas. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus Wawan Yuwanda (F-PDIP Dapil Banyumas IV) ini dihadiri oleh para anggota Pansus, KPU Kabupaten Banyumas, Bawaslu Kabupaten Banyumas, perwakilan Organisasi Perangkat daerah. “Anggaran Pilkada harus menjamin Pilkada yang demokratis,” tandas Wawan saat membuka rapat Pansus. Wawan mengatakan, bahwa berkaca dari daerah lain pihaknya tidak mengingkankan persoalan anggaran menghambat KPU dan Bawaslu dalam penyelenggarakan tahapan Pilkada. Karenanya, lanjut Wawan, Pemerintah Daerah mendapat mandat untuk membiayai seluruh penyelenggaraan tahapan Pilkada. Dia menambahkan, dalam Raperda yang diajukan oleh pihak eksekutif, dana cadangan yang disampaikan sebanyak Rp 75 Miliar, yang dibagi dalam tiga tahun anggaran, 2021, 2022 dan 2023. Dia berharap anggaran tersebut cukup untuk KPU, Bawaslu serta perangkat pengamanan. Sementara itu, Ketua KPU Banyumas, Imam Arif S. mengatakan acuan anggaran yang diajukan KPU sebanyak Rp 90,1 Miliyar dengan asumsi TPS sebanyak 3.270 TPS, untuk asumsi 5 pasangan calon dan tidak ada cost sharing dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. “Ada 14 item tahapan pemilihan yang dimana jumlah keseluruhannya Rp. 90.131.155.700 dengan prosentase terbesar yaitu Rp 48 M yaitu untuk (honor) badan Ad Hoc. Jadi kalau nanti benar-benar ada sharing akan sangat meringankan APBD Banyumas,” ujar Imam. Seperti diketahui, jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Banyumas adalah pada tahun 2024. (SPA-RAR)