PURWOKERTO- Sebanyak 1.352.683 pemilih tercatat dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) November 2021 di Kabupaten Banyumas. Jumlah itu terdiri dari 675.122 pemilih laki-laki dan 677.561 pemilih perempuan. Rinciannya, pemilih yang dicoret karena sudah tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 40 pemilih dan pemilih baru yang ditambahkan sebanyak 143 pemilih.
Menurut anggota KPU Kabupaten Banyumas, Khasis Munandar, yang ditemui seusai rapat rutin bulanan rekapitulasi DPB November 2021, Kamis (30-11-2021), mengatakan bahwa jumlah itu menunjukkan data pemilih sangat dinamis di Kabupaten Banyumas. 
“(Data) itu menunjukkan data pemilih sangat dinamis, ada penambahan dan ada yang di-TMS (tidak memenuhi syarat),” tutur Khasis Munandar, yang membawahi divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin).
Lebih lanjut Khasis menuturkan, rekapitulasi DPB yang dilakukan oleh KPU setiap bulannya tidak semata-mata untuk memenuhi mandat undang-undang, tetapi juga sebagai bentuk komitmen KPU Kabupaten Banyumas agar semua penduduk Banyumas yang sudah berhak untuk memilih terdaftar dalam daftar pemilih.  Untuk itu, pihaknya berupaya untuk selalu memastikan pemilih baik karena telah berusia 17 tahun maupun pemilih yang karena regulasi dirinya berhak untuk memilih masuk dalam daftar pemilih. "Sangat penting bagi kami untuk melindungi hak memilih warga Banyumas karena bagian dari yang dijamin oleh konstitusi," tandas Khasis.
Sementara itu, menurut Kepala Subag Program dan Data, Subhan Purno Aji, rekapitulasi DPB bulan November ini untuk pertama kalinya dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (SIDalih Berkelanjutan). Menurutnya, aplikasi ini sangat membantu KPU Kabupaten Banyumas dalam mengelola DPB yang selama ini dilakukan secara manual. 
"Sangat terbantu dengan (adanya) aplikasi Sidalih Berkelanjutan. Misalnya, apakah data yang ditambahkan ganda atau tidak," ujarnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu KPU RI secara resmi meluncurkan aplikasi Sidalih Berkelanjutan untuk membantu pengelolaan PDPB satuan kerja KPU di seluruh Indonesia. (SPA)