Berita Terkini

Rabu, 05 November 2025 09:54
54

KPU Banyumas Studi Banding Pembangunan Zona Integritas Ke Lapas Kelas IIA Purwokerto

  PURWOKERTO, kab-banyumas.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan studi banding pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto, Selasa (5/11/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen KPU Banyumas dalam membangun budaya kerja berintegritas dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Rombongan KPU Banyumas diterima langsung oleh jajaran pejabat struktural Lapas Kelas IIA Purwokerto, sementara Kepala Lapas berhalangan hadir. Dalam sambutannya, perwakilan Lapas Purwokerto menyampaikan bahwa jumlah petugas di Lapas saat ini mencapai 105 orang dengan 599 warga binaan. Para petugas terbagi dalam beberapa Kelompok Kerja (Pokja) pembangunan Zona Integritas, antara lain Pokja Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, dan Penguatan Pengawasan. “Kami terus berupaya menyempurnakan dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas agar tahun depan dapat kembali meraih predikat WBK dan WBBM,” ujar Buana, mewakili jajaran Lapas Purwokerto. Buana juga memaparkan inovasi unggulan pelayanan publik Lapas yakni program Lola Sahdu (Layanan Online Lapas Sadar Hukum dan Edukasi), yang menjadi satu-satunya di Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan transparansi. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Banyumas Rofingatun Khasanah, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan kesempatan belajar yang diberikan. “Kami belajar banyak bahkan sejak proses penerimaan tamu, bagaimana protokol, keramahan dan pelayanannya benar-benar menunjukkan pelayanan yang prima,” ungkap Rofingatun. Melalui kegiatan studi banding ini, KPU Banyumas berharap dapat mengadopsi praktik baik yang telah diterapkan di Lapas Kelas IIA Purwokerto, terutama dalam hal penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan pelayanan publik, dan inovasi dalam tata kelola kelembagaan. “Kami siap berbagi pengalaman dan membantu KPU Banyumas,” tambah perwakilan Lapas Purwokerto. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan peninjauan langsung ke sejumlah area pelayanan publik di lingkungan Lapas Kelas IIA Purwokerto. (RAW)

Selengkapnya
Selasa, 04 November 2025 15:50
192

KPU Banyumas Dorong Literasi Politik Mahasiswa Melalui Sekolah Rakyat GMNI FISIP Unsoed

PURWOKERTO, kab-banyumas.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas terus memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda.Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Ketua KPU Banyumas, Rofingatun Khasanah, sebagai narasumber dalam Sekolah Rakyat yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Selasa (04/11/2025). Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat PDI Perjuangan Banyumas ini dibuka dengan sambutan dari Ketua GMNI FISIP Unsoed yang menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi wadah independen mahasiswa untuk memperluas wawasan politik dan memahami nilai perjuangan ideologis di era kini. Sambutan kedua disampaikan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas, Arie Suprapto, yang mengingatkan pentingnya peran mahasiswa sebagai penerus cita-cita Bung Karno. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bertema “Partai sebagai Sarana Pendidikan Politik Rakyat.” Tiga narasumber hadir dalam forum ini, yakni Titis Perdani, dosen Ilmu Politik FISIP Unsoed, yang membahas peran dan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik rakyat serta tantangan partai dalam menjalankan fungsinya di tengah kompleksitas demokrasi. Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Banyumas Rofingatun Khasanah. menyampaikan materi mengenai “Peran Pemuda dalam Pemilu dan Politik.” Ia menjelaskan makna demokrasi, peran pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, serta pentingnya menjadi pemilih muda yang cerdas dan rasional. Rofingatun juga menyoroti pentingnya strategi partisipasi politik generasi muda yang harus mencakup semua tahapan pemilu, mulai dari pendidikan pemilih, penyebaran informasi, hingga keterlibatan aktif dalam proses politik di tingkat lokal. “Anak muda bukan sekadar pemilih, tetapi juga agen perubahan dalam menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya di tengah sesi diskusi. Sebagai penutup sesi materi, Arie Suprapto berbagi pengalaman praktis tentang dinamika partai politik dan pentingnya sinergi antara pemahaman teoritis serta praktik lapangan untuk membentuk generasi muda yang matang secara politik. Diskusi berlangsung interaktif, ditandai dengan antusiasme mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan seputar pendidikan politik dan partisipasi pemilih muda. Acara ditutup dengan penyerahan plakat kepada para narasumber dan sesi dokumentasi bersama. Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan, KPU berkomitmen untuk terus menanamkan nilai-nilai demokrasi, menumbuhkan kesadaran politik, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam setiap tahapan pemilu. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Banyumas. (nrd_ed sks).

Selengkapnya
Selasa, 04 November 2025 15:32
162

KPU Banyumas Awali Pemutakhiran Data SIPOL Berkelanjutan Semester II dengan Audiensi ke DPC PKB

PURWOKERTO, kab-banyumas.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas memulai rangkaian kegiatan Pemutakhiran Data SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 dengan melakukan audiensi dan koordinasi ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyumas, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU Banyumas dalam memperbarui data kepartaian secara berkelanjutan sekaligus mempererat komunikasi dengan pengurus partai politik di tingkat kabupaten. Ketua KPU Banyumas, Rofingatun Khasanah, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pembaruan data, tetapi juga pada penguatan kemitraan kelembagaan antara KPU dan partai politik. “Pemutakhiran data SIPOL menjadi bagian penting dari transparansi dan tertib administrasi partai politik. Melalui audiensi ini, kami ingin memperkuat komunikasi dan memastikan seluruh data partai selalu terkini dan akurat,” ujar Rofingatun. Sementara itu, Anggota KPU Banyumas, Shidiq Fathoni, menjelaskan bahwa kegiatan pemutakhiran ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data digital di sistem SIPOL dengan data faktual di lapangan. Proses ini mencakup sinkronisasi data kepengurusan, keanggotaan, serta kelengkapan administrasi partai politik. Dari pihak DPC PKB Kabupaten Banyumas, Sekretaris DPC, Mu'tamir, menyambut baik kunjungan KPU. Ia menegaskan komitmen PKB dalam mendukung regulasi yang ditetapkan oleh KPU, termasuk dalam hal pemutakhiran data SIPOL. “Sebagai pelaksana partai di tingkat daerah, kami memandang penting kegiatan ini. Negara kita berdasar hukum, dan menjadi kewajiban bagi partai untuk tertib dalam pengelolaan data melalui SIPOL,” ujar Mu'tamir. Turut hadir dalam kegiatan ini Liaison Officer (LO) dan Admin SIPOL DPC PKB Kabupaten Banyumas, yang aktif berdiskusi terkait teknis pembaruan data serta langkah tindak lanjut koordinasi di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini, KPU Banyumas berharap proses pemutakhiran data SIPOL berkelanjutan dapat berjalan optimal, akurat, dan sinergis bersama seluruh partai politik di Kabupaten Banyumas. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPU untuk menjaga transparansi dan memperkuat konsistensi data kepartaian menuju penyelenggaraan demokrasi yang kredibel dan berintegritas. (ras_ed sks)

Selengkapnya
Jumat, 31 Oktober 2025 16:30
262

KPU Banyumas Perluas Sinergi Demokrasi, Jalin Kerja Sama dengan Universitas Telkom dan Universitas Amikom Purwokerto

PURWOKERTO, kab-banyumas.kpu.go.id — Dalam upaya memperluas jejaring kelembagaan dan memperkuat pendidikan demokrasi di perguruan tinggi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas melakukan audiensi ke Universitas Telkom Purwokerto dan Universitas Amikom Purwokerto. Kedua kegiatan ini menjadi langkah strategis KPU dalam mendorong kolaborasi akademik di bidang kepemiluan dan penguatan literasi demokrasi. Kunjungan pertama digelar pada Kamis (30/10/2025) di Universitas Telkom Purwokerto. KPU Banyumas diwakili oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sidiq Fathoni, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Sufi Sahlan Ramadhan dan Sekretaris Subhan Purno Aji. Pertemuan membahas draft Nota Kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi. Dalam kesempatan tersebut, Sidiq Fathoni menyampaikan bahwa penyusunan MoU ini merupakan wujud komitmen KPU dalam memperluas kolaborasi riset, inovasi digital, dan literasi kepemiluan. “Kami melihat potensi besar di Universitas Telkom, terutama dalam pengembangan konten dan teknologi informasi untuk mendukung sosialisasi kepemiluan,” ujarnya. Sekretaris KPU Banyumas, Subhan Purno Aji, menambahkan bahwa kerja sama telah terjalin sejak kampus ini masih berstatus Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada 2022, melalui program magang, Kelas Pemilu, dan pengembangan aplikasi SIBALLU (Sistem Informasi Banyumas Belajar Pemilu). Pihak Universitas Telkom menyambut positif rencana pembaruan kerja sama tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui proses review di tingkat universitas pusat di Bandung. Selain itu, KPU Banyumas yang diwakili oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Yasum Surya Mentari juga berdiskusi dengan Universitas Amikom Purwokerto untuk membahas peluang kerjasama kelembagaan dan program magang mandiri bagi mahasiswa. pertemuan ini membahas potensi konversi kegiatan magang di KPU menjadi Satuan Kredit Semester (SKS) serta penguatan pendidikan demokrasi berbasis praktik kelembagaan. KPU Banyumas juga menyoroti kolaborasi sebelumnya dengan Amikom, seperti peminjaman kotak suara untuk kegiatan simulasi pemilihan oleh BEM Amikom sebagai bentuk edukasi demokrasi di lingkungan kampus. Diskusi berlangsung interaktif, dengan banyak mahasiswa menunjukkan ketertarikan pada riset kepemiluan dan sosialisasi politik bagi pemilih muda. Melalui kerja sama dengan kedua universitas ini, KPU Banyumas berharap terwujud sinergi berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata membangun generasi muda yang melek demokrasi, berintegritas, dan berperan aktif dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia. (cem_ed sks)

Selengkapnya
Kamis, 30 Oktober 2025 16:00
286

KPU Banyumas dan UNU Purwokerto Jalin Sinergi Pendidikan, Demokrasi dan Kepemiluan

PURWOKERTO, kab-banyumas.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas melakukan audiensi ke Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto dalam rangka pembahasan draft Nota Kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi, Rabu (29/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Banyumas, Khasis Munandar, menyampaikan bahwa penyusunan draft MoU ini merupakan wujud komitmen KPU dalam memperluas jejaring kelembagaan dan memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi. “Kami berharap kerja sama ini menjadi dasar kolaborasi yang berkelanjutan, baik dalam riset, pendidikan pemilih, maupun pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemiluan,” ungkapnya. Khasis menambahkan, penyusunan MoU ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama antara KPU dan perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan demokrasi yang berkelanjutan dan berbasis ilmiah. Sementara itu, Rektor UNU Purwokerto, Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si, menyambut baik inisiatif kerja sama ini. “Kami berterima kasih atas kepercayaan KPU Banyumas yang telah menggandeng UNU Purwokerto sebagai mitra. Dalam waktu dekat, draft MoU ini akan kami tindak lanjuti dan harapannya bisa dilengkapi dengan diskusi untuk memperluas wawasan bersama,” ujarnya. Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang dibahas meliputi kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat di ranah demokrasi dan kepemiluan. Selain itu, juga mencakup kolaborasi riset, penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, dan kajian akademik, serta dukungan terhadap kegiatan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah. Pertemuan ini juga membuka ruang pertukaran gagasan antara KPU Banyumas dan UNU Purwokerto untuk merancang bentuk kolaborasi yang aplikatif dan berkelanjutan dalam membangun budaya demokrasi di lingkungan akademik. Apabila draft MoU telah disepakati, dokumen tersebut akan diajukan kepada KPU RI untuk proses persetujuan dan pengesahan kerja sama kelembagaan. (asa)

Selengkapnya
Rabu, 29 Oktober 2025 16:06
690

KPU Banyumas Ajak Mahasiswa Bahas Pemilu Mahal? dalam Kelas Pemilu

PURWOKERTO, kab-banyumas.kpu.go.id – Pernahkah terpikir mengapa pemilu di Indonesia bisa menelan biaya hingga puluhan triliun rupiah? Apakah semua dana itu benar-benar digunakan untuk memperkuat demokrasi, atau justru menjadi beban keuangan negara? Pertanyaan inilah yang menjadi pembuka dalam kegiatan Kelas Pemilu yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas pada Rabu, (29/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa magang dan diisi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas, Subhan Purno Aji dengan tema “Pemilu Mahal? Manajemen Keuangan Pemilu.” Dalam paparannya, Subhan menjelaskan bahwa pembiayaan pemilu merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan demokrasi. Menurutnya, mahalnya biaya pemilu tidak selalu berarti pemborosan. “Yang perlu kita pikirkan bersama adalah apakah uang yang dikeluarkan negara benar-benar menjadi investasi bagi demokrasi, atau malah terbuang percuma,” ujarnya. Subhan menjelaskan tiga jenis anggaran utama dalam konteks pemilu. Pertama, electoral budget, yaitu anggaran publik yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilu itu sendiri, mulai dari logistik seperti surat suara, honor petugas, keamanan, hingga pendidikan pemilih. Kedua, political budget, yakni fenomena meningkatnya pengeluaran pemerintah menjelang pemilu. Biasanya, hal ini dilakukan oleh petahana untuk menarik simpati publik melalui proyek infrastruktur atau bantuan sosial. “Ini yang disebut politik anggaran, di mana dana publik digunakan dengan tujuan politik tertentu,” jelasnya. Ketiga, campaign budget, yaitu dana pribadi atau partai politik yang digunakan untuk kegiatan kampanye, seperti iklan, publikasi, acara, dan alat peraga. Subhan menambahkan bahwa Pemilu 2024 menjadi salah satu pemilu termahal sepanjang sejarah Indonesia, dengan usulan anggaran mencapai Rp71,3 triliun. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa angka tersebut biasanya akan lebih rendah pada realisasi akhir tahun. “Kenaikannya sangat besar dibandingkan Pemilu 2019. Karena itu, pengelolaan anggaran harus transparan dan akuntabel agar biaya besar yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan pemilu yang legitimate,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa sumber dana pemilu berasal dari beberapa model, seperti APBN, APBD, hibah donor, maupun pendanaan terintegrasi. Biaya pemilu dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu biaya inti (seperti honorarium dan logistik), biaya difusi (seperti keamanan), dan biaya integritas (biaya tambahan untuk menjamin kejujuran dan keselamatan proses pemilu). Selain itu, pengawasan keuangan pemilu dilakukan secara berlapis oleh lembaga seperti SPIP, IRATAMA KPU RI, BPKP, BPK, serta masyarakat. “Partisipasi masyarakat menjadi kunci. Semakin rendah partisipasi pemilih, semakin sia-sia dana besar yang sudah dikeluarkan. Maka, ikut memilih adalah bentuk nyata menjaga uang rakyat,” tambahnya. Melalui Kelas Pemilu ini, KPU Banyumas berharap mahasiswa tidak hanya memahami teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga bagaimana keuangan pemilu dikelola secara transparan, efisien, dan berintegritas. Subhan menutup sesi dengan pesan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pemilu harus menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi Indonesia. (RAW)

Selengkapnya