Tentang Dana Hibah Pilkada 2029, KPU Kabupaten/Kota Diminta Proaktif Koordinasi dengan Pemda
Semarang – Agar persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2029 mendatang lebih optimal, KPU Kabupaten/Kota didorong untuk pro aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, terutama terkait dengan kesiapan pendanaan melalui hibah APBD. Hal itu terungkap saat anggota KPU Yulianto Sudrajat menjadi narasumber "NGOPI ASLI" (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) dengan topik Perencanaan RAB Pilkada Tahun 2019. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah melalui daring. Anggota KPU yang membawahi divisi perencanaan, keuangan, logistik dan rumah tangga ini menyinggung pentingnya anggaran hibah yang efektif dan tepat waktu dalam penganggarannya. Dia merujuk pengalaman penganggaran Pilkada 2024 di beberapa tempat yang anggaran hibah dari Pemda menemui kendala. Dia mencontohkan terdapat beberapa kabupaten dan kota yang Pemdanya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diajukan oleh KPU setempat, sehingga harus diintervensi oleh pemerintah pusat. Di samping itu, terdapat pula pencairan dana hibah yang tidak tepat waktu. “Saya berharap kawan-kawan di daerah untu pro aktif berkoordinasi dengan Pemda masing agar tidak terkendala soal dana hibah untuk Pilkada yang akan datang,” tegas Drajat. Lebih lanjut, Drajat menyinggung pentingnya Pemda untuk membuat regulasi tentang dana Cadangan. Dana cadangan merupakan langkah penting agar ketersediaan anggaran pada saat dibutuhkan tidak menjadi kendala. Raperda Dana Cadangan di Banyumas Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Banyumas Rofingatun Khasanah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan pembahasan rancangan Perda tentang dana cadangan untuk Pilkada 2029. Untuk itu, pihaknya menyambut baik inisiatif ini dan selalu berkoordinasi perihal perkiraan kebutuhan dana untuk gelaran demokrasi lokasl lima tahun mendatang. “Kami mengapresiasi Pemkab Banyumas yang jauh-jauh hari sudah menyiapkan hibah Pilkada melalui dana cadangan,” tuturnya saat mengikuti kegiatan NGOPI ASLI. Opi mengatakan usulan rencana anggaran Pilkada 2029 telah disampaikan kepada Pemkab untuk menjadi bahan pembahasan raperda dana Cadangan. Pada usulan itu, pihaknya telah mempertimbangkan inflasi dan perkiraan penambahan jumlah pemilih dan TPS.“Meski banyak wacana soal Pilkada yang sedang menjadi pembahasan di DPR RI misalnya apakah mau dilaksanakan serentak seperti kemarin atau akan ada perubahan, kami tetap diminta untuk menyiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin, termasuk soal anggaran”, pungkasnya. (SPA)
Selengkapnya