Berita Terkini

Rabu, 08 September 2021 00:00
70

KPU Banyumas Ikuti RIT Sosialisasi Reformasi Birokrasi KPU Jateng

PURWOKERTO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas mengikuti acara rutin Rabu Ingin Tahu (RIT) Episode 24 dengan tema “Sosialisasi Reformasi Birokrasi” yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada Rabu (08/09/2021). Acara daring melalui zoom meeting ini menghadirkan narasumber yakni Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Sri Lestariningsih, Anggota KPU Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPU Provinsi Jawa Tengah Taufiqurrohman, dan Kepala Bagian Organisasi Sumber Daya Manusia (Kabag OSDM) Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah Suparman, Kabag Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal KPU RI Nur Syafaat, serta Tenaga Ahli KPU RI Windra Subekti. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi ini merupakan respon terhadap sosialisasi dari KPU RI.  Pemaparan materi sosialisasi diawali oleh Nur Syafaat yang menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).  “Tujuan dari reformasi birokrasi ini untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel yang nantinya akan menciptakan birokrasi bebas korupsi, berintegritas, kapabel, profesional, dan outputnya adalah  pelayanan publik yang prima dimana secara khusus nantinya masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah, murah, dan cepat. Kedepan, tantangan akan semakin besar sehingga KPU baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota terus mengupayakan perubahan. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini dapat dipahami dan dimengerti sehingga outputnya KPU dapat dipercaya publik,” ujar perwakilan dari KPU RI ini. Sedangkan Suparman mengharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan dengan baik agar tujuan reformasi birokrasi tercapai dengan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel.  Adapun Taufiqurrohman mengatakan bahwa “Saat ini dalam struktur pemerintahan di Indonesia sudah ada Kementerian Reformasi Birokrasi untuk bersama-sama menyongsong reformasi birokrasi yang sudah diwujudkan dalam berbagai keputusan di berbagai lembaga termasuk KPU. Pada hakikatnya reformasi birokrasi terbagi menjadi 3 bagian yaitu : pembaharuan, perubahan mendasar, dan sistem penyelenggaraan. Begitu pun sasaran utama reformasi birokrasi tahun 2020-2024 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Terkait pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan KPU dan ditetapkan  dengan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota disampaikan oleh Sri Lestariningsih. Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Kemudian yang tak kalah penting adalah KPU menggencarkan inovasi-inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang perubahan sehingga nantinya tercipta pelayanan prima. Menanggapi hal tersebut, Nur mengutarakan bahwa masih banyak KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang belum menyampaikan Surat Keputusan (SK) Tim Reformasi Birokrasi.  Dalam kesempatan ini, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banyumas Hanan Wiyoko memberi tanggapan bahwa reformasi birokrasi ini memang perlu digencarkan dan dilaksanakan dengan serius dan konsisten mengingat yang menjadi sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pegawai yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan melayani secara prima. Oleh karena itu, terkait penyampaian SK Tim Reformasi Birokrasi harus disegerakan. Perihal pelaksanaan Keputusan KPU ternyata di tingkat bawah masih terdapat hal-hal yang perlu dikawal. “Apabila terdapat hal-hal yang sekiranya perlu dikoordinasikan bisa disampaikan ke kanal-kanal RI misalnya melalui bimtek ataupun sosialisasi yang tentunya dilaksanakan sesuai koridor,” ujar Windra Subekti. Melalui diskusi ini, diharapkan KPU yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah mempunyai bayangan terkait reformasi birokrasi dan harus dilaksanakan diadministrasikan, dan diolah sebagai bahan laporan. Mudah-mudahan sosialisasi ini dapat menjadi bekal untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah. (syp_ed sks)  

Selengkapnya
Selasa, 07 September 2021 00:00
210

71 Persen, Capaian Realisasi Anggaran Agustus 2021

PURWOKERTO- Sampai Agustus 2021, realisasi atau serapan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas  mencapai 71,16 persen atau sebesar Rp 2.088.528.832 dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.935.069.000,00 pada 2021. Seperti diketahui, komponen gaji dan tunjangan pegawai mendapat porsi terbesar yakni 79,36 persen diikuti oleh anggaran untuk operasional perkantoran sebesar 15,7 persen. Menurut Sekretaris KPU Banyumas, Kasworo, sampai dengan Agustus serapan anggaran sudah cukup tinggi. Dia yakin sampai dengan akhir tahun dapat mencapai target di atas 95 persen sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang telah disusun. “Memang ada penyesuaian karena melihat situasi Covid-19, tapi intinya optimis seluruh kegiatan akan dilaksanakan,” ujar pria yang pernah menjadi Kasubag Teknis ini saat rapat rutin di aula KPU Kabupaten Banyumas, Selasa siang (07/09/2021). Kasworo menambahkan saat ini pihaknya sedang memfokuskan diri pada pelaksanaan kegiatan yang sempat tertunda karena pemberlakukan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dia berharap para Kepala Sub Bagian (Kasubag) agar mengoptimalkan sisa anggaran  yang ada agar tercapai target kinerja di tahun ini. "Sesuai arahan komisioner, di tengah situasi pandemi harus tetap meningkatkan kinerja. Maka, anggaran yang ada harus digunakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (SPA)

Selengkapnya
Senin, 06 September 2021 00:00
78

Penerimaan Mahasiswa Magang MBKM FISIP Unsoed dan FH UMP

PURWOKERTO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menerima  4 mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) dan 3 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Fakultas Hukum (FH). Penyerahan mahasiswa program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan oleh Dosen Administrasi Publik Fisip Unsoed pada Rabu (01/09/2021) dan Dosen Fakultas Hukum UMP pada Senin (06/09/2021). Magang program MBKM adalah kegiatan akademis yang dapat menjadi pilihan mahasiswa setara penerapan 24 SKS atau 20 SKS Mata Kuliah yang dilaksanakan di luar kampus sebagai media bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman nyata dalam dunia kerja. “Adanya program magang MBKM ini diharapkan dapat bermanfaat dan kami dari KPU Banyumas terus-menerus melakukan evaluasi kegiatan tersebut agar kedepannya semakin baik,” ujar Subrantas Adhy Candra selaku Sub Koordinator Keuangan, Umum, dan Logistik dalam pengantarnya. Rahtami Susanti selaku dosen pembimbing FH UMP menyerahkan 3 mahasiswa FH UMP yaitu Nurul Amaliah, Muhammad Austin Riyadi, dan Firlyanta Sapernong dengan harapan  nantinya mereka dapat belajar baik secara teoritis maupun praktis di KPU Banyumas.  Sementara itu, Hanan Wiyoko, Anggota KPU Banyumas menyampaikan selamat datang dan berharap agar mahasiswa bisa mendukung kinerja KPU Banyumas serta menganalisa korelasi penyelenggaraan pemilu dengan Administrasi Publik dan korelasi KPU Banyumas dengan Hukum.  Kasworo selaku Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas yang menjadi penerima mahasiswa magang mengatakan: “Dikarenakan sekarang sedang masa PPKM level 3 sehingga acara penerimaan mahasiswa magang dilaksanakan secara daring.” Pimpinan sekretariat ini juga menjelaskan secara singkat mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja di KPU Banyumas. Adapun mahasiswa magang MBKM dari Unsoed yaitu Galuh Oktavia, Intania Nugraha, Lilis Tiyani, dan Sisca Yulieta Putri. Ke-4 mahasiswa Unsoed tersebut diantar oleh 4 dosen pembimbing yaitu Lilis Sri Sulistiyani, Bambang Tri Harsanto, Ngalimun, dan Rukna Idanati. (syp_ed sks)

Selengkapnya
Jumat, 03 September 2021 00:00
83

Pelepasan Mahasiswa Magang Angkatan IV Tahun 2021

PURWOKERTO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas melaksanakan kegiatan Pelepasan Mahasiswa Magang Angkatan IV Tahun 2021, Jum’at (03/09/2021). Pelepasan dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Banyumas, Kasworo didampingi Komisioner Suharso Agung Basuki dan Hanan Wiyoko, Pejabat Fungsional Subrantas Adhy Chandra, dan Pembimbing Mahasiswa Magang Sarikasih. Mahasiswa yang mengikuti Magang Angkatan IV yaitu, Muhammad Noor Faiz Husaini Pratama dari Universitas Gadjah Mada, Hikmah Safitri, Nadila Dwiyanti dan Asha Sembiring dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, serta Zuffar Adani Adhitya dan Novia Azzahra dari Universitas Jenderal Soedirman.  "Mahasiswa magang banyak membantu mengelola media sosial KPU Banyumas, seperti Facebook, Instagram, Youtube, dan Tiktok. Antara lain membuat infografis, mengoperasikan OBS, mengedit video promosi NGODEMAS, menyusun berita dan layout majalah DERAP, menjadi host, dan konten untuk JDIH. Pada kelas pemilu, ke-6 mahasiswa magang ini juga meresume materi yang diberikan,” ujar Sarikasih dalam pengantarnya. Seiring berjalannya waktu kinerja mahasiswa magang meningkat, “Semakin kesini, kualitas kerja dari mahasiswa magang sangat baik,” ujar Komisioner Suharso Agung Basuki. Melalui kegiatan magang, mahasiswa belajar lebih banyak dan memperoleh pengalaman baru, serta dapat mempraktikkan secara langsung di KPU Banyumas.  Harapannya dalam satu bulan magang yang telah dilalui bersama KPU Banyumas, dapat bermanfaat dan memperluas kesempatan mahasiswa untuk mengetahui dunia pekerjaan secara nyata. Selain itu, mahasiswa juga dapat menambah koneksi jaringan teman, meningkatkan profesionalisme di tempat magang, serta mampu menerapkan ilmu dan pengalamannya, baik di dunia kerja  maupun masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat magang kelas pemilu kepada seluruh mahasiswa dan foto bersama.  (lti_ed sks)  

Selengkapnya
Kamis, 02 September 2021 00:00
67

Kelas Pemilu KPU Banyumas: Sosialisasi Pemilu Pada Generasi Milenial

  PURWOKERTO - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Yasum Surya Mentari mengisi Kelas Pemilu dengan tema Sosialisasi Pemilu Pada Generasi Milenial, Kamis (02/09/2021).    "Tugas divisi Sosdiklih antara lain melaksanakan sosialisasi mulai dari tahap awal persiapan penyelenggaraan Pemilu hingga rapat pleno penetapan peserta Pemilu/pemilihan dan berkewajiban dalam membangun pemilih dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam berdemokrasi." ujar komisioner yang akrab disapa Surya ini.   Tantangan saat ini adalah membangun karakter politik dan demokrasi yang baik dan berkualitas “Membangun karakter politik dimulai dari diri sendiri dengan membangun perspektif religius, misalnya dapat membedakan hal yang baik dan buruk, terutama pada saat mendekati Pemilu seseorang mendapatkan uang dari pihak atau partai tertentu, yang mana hal tersebut merupakan bentuk suap menyuap dan termasuk dalam kategori perbuatan yang buruk. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan menjadi pemilih yang cerdas. Selain itu, pemilih yang cerdas menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk tetap mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai membangun perspektif yang religius. Oleh karena itu, kami bermitra dengan lembaga, organisasi masyarakat, disabilitas, dan milenial,” ujar Surya.   Dalam diskusi, Surya menanyakan kepada mahasiswa terkait perspektif mahasiswa mengenai Pemilu 2019. Mungkin bagi sebagian orang terutama mahasiswa merasakan Pemilu 2019 itu terasa menyenangkan dan menegangkan. Suasana Pemilu 2019 bagi masing-masing orang dan setiap daerah itu berbeda-beda. Pemilih merasa saat pemilu 2019 masih bingung dalam memilih pemimpin yang tepat di tiap daerahnya. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi mengenai Pemilu kepada masyarakat luas (publik) agar masyarakat pun dapat memilih pemimpin dengan baik.    “Politik bukanlah sesuatu yang menyeramkan, membingungkan, dan menjenuhkan, tetapi politik itu dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan,” ujar Surya. Beliau mengajak generasi penerus bangsa agar turut menciptakan suasana yang demokratis agar menjadi sebuah sinergi yang baik bersama masyarakat dan lembaga pemerintah.   Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Banyumas, Kelas Pemilu diikuti oleh 5 mahasiswa magang, yakni Muhammad Noor Faiz Husaini Pratama dari Universitas Gadjah Mada, Hikmah Safitri, Nadila Dwiyanti dan Asha Sembiring dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, serta Zuffar Adani Adhitya dari Universitas Jenderal Soedirman.    Surya berharap melalui Kelas Pemilu ini, peserta dapat memiliki pemahaman mengenai sosialisasi Pemilu, sehingga dikemudian hari peserta dapat terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di daerah asalnya masing-masing. (ina_ed sks)  

Selengkapnya
Kamis, 02 September 2021 00:00
83

Membincang Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

PURWOKERTO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas melangsungkan acara Live Instagram KPU Banyumas Menyapa bersama Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Tengah Putnawati dan KPU Provinsi Jawa Barat Endun Abdul Haq, Kamis (02/09/2021). Mengangkat tema Membincang Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024, diskusi virtual dipandu oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banyumas, Hanan Wiyoko.   Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Imam Arif S selaku pemantik diskusi, mengatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dirasa cukup rumit dan repot dalam pencoblosannya. Selain itu, dari sisi anggaran juga besar. “Kemarin, terdapat 60 orang jatuh sakit dan 10 orang meninggal dikarenakan beban kerja yang banyak. Berangkat dari beberapa hal tersebut diperlukan upaya perbaikan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 khususnya terkait surat suara,” ujar komisioner 2 periode ini.   Narasumber pertama yakni Putnawati menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk perbaikan pemilu adalah melalui penyederhanaan suara dari berbagai model yang ada. Alasan penyederhanaan surat suara adalah salah satunya karena beban kerja Badan Ad Hoc tahun 2019, kesulitan dalam membuka/melipat surat suara dan tingginya angka suara tidak sah.  “Penyederhanaan surat suara ini merupakan upaya KPU terhadap permasalahan teknis yang dirasakan pemilih terkait surat suara dan sebagainya untuk memudahkan pemilih yang didukung hasil survei Lembaga Penelitian Indonesia, KPU RI dan Kompas," ujar Putnawati.   Sedangkan narasumber kedua yakni Endun Abdul Haq mengatakan bahwa “Awalnya KPU mempunyai 6 opsi pilihan tulisan surat suara dan sekarang mengerucut menjadi 3 opsi model yaitu model 1, model 5, dan model  6.”    Dijelaskan bahwa model 1 ini menggabungkan 5 jenis surat suara Pemilu 2019 menjadi 1 lembar. Model ini lebih efisien dan memudahkan perhitungan dari sisi penyelenggara dan dari sisi pemilih. Namun, kelemahannya soal identifikasi surat suara yaitu tidak sah dan tidak memilih yang menjadi tantangan. Sedangkan, model 5 menyatukan 2 surat suara menjadi 2 lembar dengan cara menandai sah/tidaknya suara dengan mencoblos. Bagi pemilih, model ini lebih mudah. Terakhir, Model 6 sama halnya memberi tanda contreng dan lebih mudah. Relatif model ke- 5 dan 6 mudah diterapkan pada masyarakat Indonesia.   Dari hasil sosialisasi di Jawa Tengah lebih mengerucut ke opsi dua (model 5) dengan diskusi panjang dan dinamis dengan pertimbangan UU Pemilu yang sudah revisi. Sama halnya di Jawa Barat, jika melihat kultur masyarakat saat ini opsi kedua (model 5) yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.   Dapat digaris bawahi bahwa alasan penyederhanaan surat suara ini nantinya dapat mempermudah dan menyederhanakan  para pemilih dapat menyalurkan aspirasinya, sehingga bagaimana pilihannya nanti memerlukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak  menjadi culture shock.   “Masih butuh proses kedepan dan ini merupakan bagian dari sosialisasi KPU terkait penyederhanaan surat suara. Kita tunggu hasil desain surat suara yang dipilih untuk disosialisasikan kembali karena kuncinya dalam hal ini sebagai upaya atau terobosan dari KPU RI untuk memudahkan pemilih,” ujar Hanan menutup perbincangan. (gok_ed sks)  

Selengkapnya